27 Februari 2020, Kementerian Perdaganbgan merilis Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Permendag ini menghapus kewajiban V-Legal untuk produk kehutanan. Kelompok masyarakat sipil Indonesia menolaknya.....
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia mengirim surat terbuka kepada presiden Joko Widodo terkait Peraturan Menteri Perdagangan No.15/2020 yang berupaya menghapus kewajiban dokumen V-Legal sebagai ketentuan ekspor produk industri Kehutanan......
September 2019 ini adalah tepat satu tahun diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta untuk peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit. Moratorium dan evaluasi perkebunan sawit merupakan momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Model yang digunakan dalam moratorium sawit ini adalah data-data dan informasi akan mengalir dari.....
Pada September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Bagi beberapa pihak, kebijakan ini dipandang sebagai momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Inpres No. 8 Tahun 2018 mengamanatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian melaporkan perkembangan dan capaian tiap 6 bulan kepad Presiden atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri Sawit Watch Madani Berkelanjutan, ICEL, ELSAM, Kaoem Telapak, JPIK, Greenpeace Indonesia, FWI, Kemitraan, SPKS, Pusaka dan KPSHK telah menyusun sebuah laporan yang bertajuk “Shadow Report :.....
Selasa, 10 September 2019, detik.com melansir pernyataan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, yang menggulirkan wacana untuk merelaksasi penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)......
Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 22,2 juta hektare (Sawit Watch, 2018) dengan 30 persennya dimiliki oleh petani.1 Industri perkebunan sawit pun saat ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mencapai 12 persen dari ekspor nasional dengan total produksi hingga 31 juta ton pada 2016 silam. Kontribusi tersebut menyumbang US$17,8 miliar atau senilai Rp231,4 triliun kepada negara.2 Di dalam negeri, penggunaan bahan bakar biosolar yang bersumber dari minyak sawit juga semakin gencar digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Keuntungan ini membuat pemerintah menargetkan produksi CPO mencapai 40 juta ton per tahun.....
Setelah dua tahun pelaksanaan Lisensi FLEGT, Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam ekspor produk kayu ke Uni Eropa. Meski demikian, peningkatan kredibilitas dan akuntabilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tetap diperlukan......
Pembalakan liar masih menjadi masalah di Indonesia meskipun aturan Sistem Verifikasi Kayu (SVLK) sudah hampir satu dekade diterapkan. Dalam penerapannya, masih ditemukan sejumlah celah dan tantangan , baik untuk pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil......
Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) yang selama ini mengikuti proses penguatan ISPO menilai draf Peraturan Presiden mengenai sertifikasi ISPO tidak memadai untuk membenahi tata kelola kelapa sawit, penyelamatan lingkungan dan pemenuhan HAM serta keberterimaan pasar. Sudah selayaknya Pemerintah segera memperbaiki proses dan membenahi substansi draf Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi ISPO sebelum disahkan untuk memperkuat industri sawit nasional. Proses penguatan sistem sertifikasin ISPO yang telah bergulir sejak tahun 2016 semula dimaksudkan untuk mendorong perbaikan menyeluruh terhadap sistem sertifikasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 tersebut, yang dinilai tidak berdampak terhadap kualitas tata kelola industri sawit. Selain itu, penguatan ISPO juga.....
