Donasi

BERJUANG UNTUK KEADILAN EKOLOGI

BERJUANG UNTUK KEADILAN EKOLOGI

berjuang untuk keadilan ekologi

Author: Kaoem Telapak

Tahun 2022, Kaoem Telapak memberikan fellowship kepada 22 jurnalis dari berbagai wilayah di Indonesia untuk turun ke lapangan, meliput situasi terkini dari industri sawit Indonesia. Hasil liputan mereka dikompilasi menjadi satu buku......
Indonesia memiliki banyak agama leluhur yang masih menunggu pengakuan dari negara. Salah satunya adalah agama Kaharingan. Tahun 2015, Wancino, Anggota Kaoem Telapak, mendirikan Yayasan Kaharingan Institute untuk mengangkat identitas agama Kaharingan agar mendapat pengakuan......
Umumnya, petani akan menjual semua hasil panennya kepada seorang bandar yang datang ke kebunnya. Bandar akan memborong semua komoditas yang ditawarkan petani dengan harga yang ditentukan oleh si Bandar. Jika petani tidak punya kapasitas negosiasi yang cukup, petani hanya menurut saja pada Bandar......
Kaoem Telapak bersama Environmental Investigation Agency (EIA) dalam laporan “Mendorong Transparansi-Analisis Tantangan dan Peluang dalam Skema Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)” yang diterbitkan hari ini, meminta Pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan memperkuat tata kelola ISPO, serta menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan ISPO, jika ingin memastikan dampak positif penerapan ISPO di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Laporan yang berisi analisis terhadap hasil pemantauan penerapan skema sertifikasi ISPO pasca diterbitkannya Perpres No.44 tahun 2020 dan Permentan No.38 tahun 2020 mengenai skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan ini terutama menyoroti semakin tertutupnya sistem ISPO terlepas dari diadopsinya prinsip transparansi dalam standard ISPO sekarang......
Setelah publik menuntut pemerintah agar membenahi praktik bisnis perkebunan sawit, di 2011 pemerintah pun menerbitkan skema sertifikasi. Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah skema sertifikasi dari pemerintah yang wajib diikuti oleh pelaku bisnis komoditas sawit. ISPO mengalami revisi yang signifikan setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.44/2020 dan Peraturan Menteri Pertanian No.38/2020. Meskipun begitu ISPO Baru masih menyisakan persoalan. Efektivitas ISPO Baru dipertanyakan oleh banyak pihak. Ada dua persoalan yang membuat publik tidak yakin, pertama adalah persoalan ketidak-jelasan penerapan. Kedua, soal kurangnya transparansi. Informasi mengenai ISPO Baru untuk public amat minim. Bahkan, sebagai skema sertifikasi wajib, ISPO Baru tidak punya.....