Sebanyak 95 organisasi masyarakat sipil dari berbagai penjuru dunia bergabung untuk membuat surat pernyataan ini, demi mendorong pemberlakuan Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa (EUDR) pada tanggal 30 Desember 2025, di tengah upaya pelemahan regulasi tersebut oleh para pemangku kepentingan lainnya......
Masyarakat Adat dan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menulis Deklarasi Bali sebagai komitmen bersama demi hubungan suci antara manusia, leluhur, dan Bumi......
Sebanyak 29 organisasi masyarakat sipil, termasuk Kaoem Telapak, membuat pernyataan bersama untuk menolak wacana penundaan EUDR kedua yang disampaikan oleh Komisioner Lingkungan Uni Eropa pada tanggal 23 September 2025......
Sudah lebih dari dua dekade berlalu sejak Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) terbit dan pemerintah berkali-kali mengajukan perubahan rancangan UUK, termasuk pada Prolegnas Prioritas 2024-2029......
Kaoem Telapak bersama jaringannya mengirimkan surat ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dokumen ini berisi rekomendasi untuk perbaikan ISPO.....
Kami, organisasi masyarakat sipil, aktivis lingkungan, akademisi, dan praktisi kehutanan mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan usulan pelemahan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) bagi produk kayu Indonesia. Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) berencana menderegulasi 441 kode HS di sektor kehutanan, termasuk menjadikan dokumen V-Legal opsional bagi pasar selain Uni Eropa (UE) dan Inggris serta mencabut kewajiban Uji Tuntas dan Deklarasi Impor untuk produk kayu. Usulan deregulasi ini dibingkai sebagai respon atas tarif impor oleh Amerika Serikat dan upaya peningkatan daya saing ekspor......
Surat dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia kepada Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa membahas tentang kekhawatiran koalisi terkait pelaksanaan Peraturan Anti-Deforestasi Uni Eropa (EUDR)......
Hari ini adalah 100 hari pertama masa kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Momentum ini penting untuk melihat arah kebijakan strategis pemerintah, terutama terkait lingkungan dan tata kelola sumber daya alam......
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, yang terdiri dari 45 organisasi termasuk LSM, serikat petani dan buruh perkebunan, organisasi Masyarakat Adat, komunitas lokal, serta perwakilan perempuan dan pemuda, meluncurkan Kertas Posisi Bersama tentang Pemeringkatan (benchmarking) EUDR. Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) merupakan inisiatif penting negara konsumen dalam upaya menekan deforestasi global dan mendorong produksi komoditas yang berkelanjutan. Komoditas yang dicakup dalam peraturan ini adalah kayu, kelapa sawit, kakao, kopi, kedelai, karet, daging sapi, dan produk turunannya. Peraturan tersebut mensyaratkan produk - produk yang masuk atau keluar dari Uni Eropa harus: 1) Bebas deforestasi sejak 31 Desember 2020; 2) Diproduksi sesuai peraturan.....
Sebanyak 225 organisasi masyarakat sipil dari lebih dari 40 negara telah mengeluarkan pernyataan bersama, yang menyerukan kepada seluruh pemerintah nasional Uni Eropa dan Parlemen Eropa untuk menolak usulan Komisi Eropa menunda penerapan EUDR......
