Surat dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia kepada Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa membahas tentang kekhawatiran koalisi terkait pelaksanaan Peraturan Anti-Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Koalisi menyoroti perlunya benchmarking spesifik subnasional dan komoditas untuk mencerminkan realitas lokal, terutama setelah rencana deforestasi besar-besaran di Papua.

Koalisi mendesak Uni Eropa untuk melindungi hutan primer, petani kecil, hak-hak buruh di tengah ketidakpastian di bawah Undang-Undang Cipta Kerja, dan mengakui partisipasi Masyarakat Adat.

Surat ini menekankan pentingnya bantuan teknis dan finansial bagi petani kecil untuk memenuhi standar kepatuhan. Selain itu, surat ini membahas ancaman terhadap hutan Indonesia di bawah pemerintahan baru, termasuk rencana pembukaan lahan untuk produksi bioetanol dan pertanian yang mengancam hutan alam dan tanah adat.

Koalisi mencatat masalah korupsi, lemahnya ketelusuran rantai pasok, dan konflik lahan yang sedang berlangsung, serta menyerukan penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat yang lebih kuat.