Sinopsis
Setelah publik menuntut pemerintah agar membenahi praktik bisnis perkebunan sawit, di 2011 pemerintah pun menerbitkan skema sertifikasi. Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah skema sertifikasi dari pemerintah yang wajib diikuti oleh pelaku bisnis komoditas sawit.

ISPO mengalami revisi yang signifikan setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.44/2020 dan Peraturan Menteri Pertanian No.38/2020. Meskipun begitu ISPO Baru masih menyisakan persoalan. Efektivitas ISPO Baru dipertanyakan oleh banyak pihak.

Ada dua persoalan yang membuat publik tidak yakin, pertama adalah persoalan ketidak-jelasan penerapan. Kedua, soal kurangnya transparansi. Informasi mengenai ISPO Baru untuk public amat minim. Bahkan, sebagai skema sertifikasi wajib, ISPO Baru tidak punya platform informasinya sendiri.

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) oleh Pemerintah dan DPR pun makin membuat rumit tata kelola komoditas sawit yang berkelanjutan. Laporan ini memperlihatkan bagaimana UUCK ditambah ketidak-terbukaan informasi dalam ISPO Baru membuat perusahaan perkebunan sawit yang bermasalah tetap mendapatkan sertifikat ISPO.

Tren permintaan komoditas sawit skala global yang terus meningkat, sudah sepatutnya pemerintah memberikan solusi yang komprehensif untuk persoalan tata kelola sawit yang berkelanjutan.

Penulis : Andre Barahamin | Denny Bhatara | Mardi Minangsari | Siobhan Pearce | Olvy Tumbelaka

Halaman : 30 pages

ISBN : (dalam proses)

Harga : Rp. 0…lihat lampiran dokumen