Kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil/CSO yang bergerak dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menyampaikan pernyataan bersama kepada Komisi Uni Eropa (UE) terkait hasil sementara (interim findings) dari European Union Timber Regulation (EUTR) and Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Regulation Fitness Check. Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreements (VPA) FLEGT adalah perjanjian bilateral antara UE dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diekspor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. Berdasarkan VPA, negara-negara mitra mengembangkan sistem-sistem penjaminan legalitas kayu.....
Indonesia has become a leader in the global fight against illegal logging. In 2001, it hosted a regional conference, which concluded with the Bali Declaration on Forest Law Enforcement and Governance. This helped to make illegal logging an issue of global concern. Indonesia’s efforts to tackle illegal logging therefore pre-dated and influenced the EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Action Plan of 2003, which aims to address illegal logging through both demand and supply side action, including VPAs......
Dalam merespon perkembangan proposal kebijakan uji tuntas Inggris, CSO di Indonesia melakukan serangkaian diskusi untuk merumuskan masukan-masukan dalam proses yang sedang berlangsung tersebut. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam perspekstif Indonesia guna memberikan kebermanfaatan bagi petani sawit kecil mandiri di Indonesia......
Pada September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Bagi beberapa pihak, kebijakan ini dipandang sebagai momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Inpres No. 8 Tahun 2018 mengamanatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian melaporkan perkembangan dan capaian tiap 6 bulan kepad Presiden atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri Sawit Watch Madani Berkelanjutan, ICEL, ELSAM, Kaoem Telapak, JPIK, Greenpeace Indonesia, FWI, Kemitraan, SPKS, Pusaka dan KPSHK telah menyusun sebuah laporan yang bertajuk “Shadow Report :.....
Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 22,2 juta hektare (Sawit Watch, 2018) dengan 30 persennya dimiliki oleh petani.1 Industri perkebunan sawit pun saat ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mencapai 12 persen dari ekspor nasional dengan total produksi hingga 31 juta ton pada 2016 silam. Kontribusi tersebut menyumbang US$17,8 miliar atau senilai Rp231,4 triliun kepada negara.2 Di dalam negeri, penggunaan bahan bakar biosolar yang bersumber dari minyak sawit juga semakin gencar digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Keuntungan ini membuat pemerintah menargetkan produksi CPO mencapai 40 juta ton per tahun.....
Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) yang selama ini mengikuti proses penguatan ISPO menilai draf Peraturan Presiden mengenai sertifikasi ISPO tidak memadai untuk membenahi tata kelola kelapa sawit, penyelamatan lingkungan dan pemenuhan HAM serta keberterimaan pasar. Sudah selayaknya Pemerintah segera memperbaiki proses dan membenahi substansi draf Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi ISPO sebelum disahkan untuk memperkuat industri sawit nasional. Proses penguatan sistem sertifikasin ISPO yang telah bergulir sejak tahun 2016 semula dimaksudkan untuk mendorong perbaikan menyeluruh terhadap sistem sertifikasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 tersebut, yang dinilai tidak berdampak terhadap kualitas tata kelola industri sawit. Selain itu, penguatan ISPO juga.....
Bersamaan dengan Hari Hutan Sedunia, kami kelompok perwakilan masyarakat sipil menyatakan sikap bersama terkait industri kelapa sawit yang berkelanjutan Indonesia melalui sebuah kertasm posisi sebagai bentuk partisipasi aktif dan transparan dalam proses ‘penguatan’ yaitu pembenahan mendasar terhadap sistem sertifikasi industri kelapa sawit berkelanjutan. Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang saat ini sedang diupayakan oleh Pemerintah. Kertas posisi tersebut disusun untuk mendukung agenda Indonesia dalam (i) menjawab tantangan mitigasi perubahan iklim dan perbaikan tata kelola sumber daya alam melalui kerangka kebijakan dan implementasinya, (ii) meningkatkan keberterimaan pasar dari kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis serta (iii) menjamin perlindungan,.....
