konflik tenurial antara Masyarakat Adat Dayak Temuan dan Kuhin dengan PT Hamparan Masawit Bangkit Persada I (PT HMBP I) berujung pada aksi kekerasan. Aparat kepolisian Polres Seruyan dan Polda Kalteng diduga melakukan penembakan menggunakan peluru tajam ke warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang unjuk rasa......
Sebanyak 44 CSO di Indonesia menyatakan tidak puas atas hasil trialog Uni Eropa terkait regulasi antideforestasi atau biasa yang dikenal dengan European Union Deforestation Regulation (EUDR)......
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi atau Koalisi MKE menyampaikan desakan terkait dengan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa.....
Kami, kelompok masyarakat sipil Indonesia yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik terbitnya proposal Peraturan Uji Tuntas Uni Eropa (European Union Due Diligence Regulation) yang akan mengatur tentang produk bebas deforestasi dan bebas degradasi hutan. Ini menandakan adanya langkah perubahan yang serius dalam respons negara-negara konsumen di Eropa terhadap mendesaknya tantangan krisis iklim, termasuk kesadaran bahwa konsumsi Uni Eropa atas berbagai komoditas dan produk turunannya merupakan salah satu penyebab meningkatnya kepunahan keanekaragaman hayati dan menyumbang aktif terhadap emisi gas rumah kaca. Tindakan awal untuk memastikan enam komoditi utama yang dikonsumsi secara luas di negara-negara anggota Uni Eropa - kelapa sawit,.....
Koalisi masyarakat sipil yang konsen akan keterbukaan informasi publik terutama dalam hal keterbukaan informasi HGU di Kementerian ATR/BPN sangat menyayangkan atas Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik (BP) Tahun 2021 kepada Kementerian ATR/BPN yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat/KIP. Pihak penyelenggara seharusnya mengetahui seberapa sering Kementerian ATR/BPN dilaporkan publik karena ketertutupan informasi...Selengkapnya lihat lampiran dokumen.....
[Jakarta, 18 September 2021], Kebijakan moratorium sawit akan berakhir dalam hitungan beberapa jam kedepan. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah terkait status kebijakan ini. Sejauh ini kebijakan moratorium belum menunjukkan kemajuan berarti dałam perbaikan tata kelola Sawit di Indonesia. Kami Koalisi Moratorium Sawit yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat sipil yang memiliki perhatian akan kondisi tata kelola sawit Indonesia menilai bahwa kebijakan moratorium sawit penting untuk diperpanjang sekaligus diperkuat dalam berbagai aspek...Selengkapnya lihat lampiran dokumen.....
We, the undersigned, have learned that our colleague, respected forests and rights defender and democracy advocate Kyaw Min Htut has been arrested and detained by the junta in Myanmar. He was arrested under the country’s Anti-Terrorist Act, Article 50, alleging he supported and gave financial help to groups classified as terrorists by the junta. We are demanding the Myanmar military government to immediately release Kyaw Min Htut unharmed and free of all charges......
[Jakarta, 26 Juli 2021] Perpanjangan Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau biasa disebut dengan Moratorium Sawit penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Langkah ini dapat memberikan dampak positif berupa dukungan pasar global terhadap produk sawit Indonesia, memicu peningkatan produktivitas lahan, penyelesaian tumpang tindih dan konflik lahan, serta berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim (NDC). Demikian disampaikan oleh Trias Fetra, Program Officer Tata Kelola Sawit Yayasan Madani Berkelanjutan. Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan bantuan internasional pada 2030......
[Jakarta, 6 Juli 2021] Inpres Moratorium Sawit merupakan instrumen penting yang memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menguraikan dan menyelesaikan persoalan tata kelola industri sawit. Buruknya tata kelola industri sawit Indonesia selama ini menjadi hambatan utama bagi terwujudnya industri sawit yang berkelanjutan dan keberterimaan sawit di pasar global. Inpres Moratorium Sawit itu sayangnya akan berakhir pada 19 September 2021. Padahal Inpres tersebut belum tuntas dilaksanakan dan belum sepenuhnya mencapai tujuannya. Namun dampak positif dari pelaksanaan Inpres sudah tampak di beberapa daerah yang memberikan respon positif terhadap pelaksanaan Inpres tersebut. Karena itulah Inpres Moratorium Sawit penting dan mendesak bukan hanya untuk.....
Tak dapat dipungkiri bahwa industri sawit memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2020 lalu BPS mencatat volume ekspor produk sawit mencapai 34 juta ton, selain itu industri ini turut berperan sebagai penyedia lapangankerja,sertatumpuanmatapencaharian jutaan keluarga petani. Meski demikian harus disadari pula, masih banyak persoalan kusut dalam tata kelolanya. Berbagai tantangan yang dihadapi industri ini di antaranya adalah rendahnya tingkat kesejahteraan petani; masih banyaknya kondisi desa di sekitar perkebunan yang masih tertinggal; timpangnya pendapatan pusat dan daerah; rendahnya penyerapan pajak hingga permasalahan ekologi dan tingginya konflik sosial, yang lantas menurunkan daya saing produk sawit di pasar global. Salah satu.....
