Negara masih terus menerus mengedepankan skenario hukum yang berwatak merampas dan menindas masyarakat adat. Ini tercermin dari kebijakan pengakuan hukum Masyarakat Adat dan wilayah adatnya yang rumit, berbelit dan sektoral......
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, yang terdiri dari 45 organisasi termasuk LSM, serikat petani dan buruh perkebunan, organisasi Masyarakat Adat, komunitas lokal, serta perwakilan perempuan dan pemuda, menyampaikan pernyataan bersama terkait pentingnya perbaikan tata kelola komoditas Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar global yang semakin ketat, khususnya terkait implementasi Peraturan Uni Eropa tentang Bebas Deforestasi (EUDR)......
Pada 24 Februari 2024 lalu, Menteri ATR/BPN mengeluarkan Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2024 isinya tentang penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran tanah hak ulayat Masyarakat Adat. kelompok masyarakat sipil menilai, peraturan ini tidak dapat diharapkan untuk memperkuat hak Masyarakat Adat atas tanah dan wilayahnya.....
Untuk menyediakan nikel bagi industri otomotif, perusahaan pertambangan PT Wijaya Intan Nusantara Mining (PT WIN), yang dimiliki oleh Frans Salim Kalalo, mengerukan ore nikel hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari pemukiman warga Torobulu dan sangat dekat dengan jalan poros. Hal ini menyebabkan debu tebal yang terus menerus beterbangan di atas pemukiman penduduk. Dua sumber mata air warga yang telah rusak, tanaman padi menjadi rusak apabila di musim hujan. Warga memprotes karena tidak ingin peristiwa longsor terulang......
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi, meningkatkan perdagangan dan investasi, serta mendorong kemakmuran bersama yang berkelanjutan antara Indonesia dan Uni Eropa. Meskipun perluasan akses ke pasar Eropa menjadi tujuan utama, sejumlah permasalahan harus diatasi untuk memastikan perjanjian yang adil dan berkelanjutan......
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi (MKE) mendesak Pemerintah Indonesia untuk menunda perundingan perdagangan bebas dengan Uni Eropa, dengan berpegangan pada prinsip- prinsip utama dalam kerja sama Internasional sesuai dengan Konstitusi......
Kami, organisasi penandatangan pernyataan ini, ingin menyampaikan harapan kami, agar regulasi Uni Eropa tentang produk-produk bebas deforestasi berkontribusi secara efektif menekan laju deforestasi di dunia, serta juga memperkuat hak-hak petani kecil swadaya (smallholders) dan meningkatkan penghidupan mereka......
Solusi terhadap deforestasi hutan tropis harus datang dari negara-negara yang memiliki hutan tropis. Oleh karena itu, kami menyambut baik meluasnya kerja sama Selatan-Selatan. Namun, kami menulis surat ini untuk menyatakan keprihatinan atas arah inisiatif ini, sebab kurangnya perhatian yang diberikan terhadap dampak ekstraktif dan industri berbahaya lainnya terhadap hutan hujan tropis......
Kami, organisasi yang bertandatangan di bawah ini, mewakili Masyarakat Adat, kelompok tribal dan komunitas lokal yang memiliki pengalaman kepemilikan kolektif, manajemen, dan pengelolaan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam kami. Banyak dari kami dikenal sebagai pembela hak asasi manusia, tanah, dan lingkungan karena usaha kami dalam menjaga tanah, wilayah, dan sumber daya ini......
Koalisi Masyarakat Sipil menyambut positif dibentuknya Joint Task Force (JTF) oleh Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Koalisi menilai JTF akan memberikan dampak positif dalam ketelusuran dan transparansi rantai pasok komoditas yang diatur dalam European Union Deforestation Regulation (EUDR). Namun Koalisi meyayangkan, pertemuan pertama JTF pada 4 Agustus 2023, dilangsungkan secara tertutup dan tidak inklusif. Ini bertentangan dengan prisip dasar demokrasi......
