Surat Terbuka Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Kepada Presiden Republik Indonesia Untuk Pencabutan Atau Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Kami yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi di seluruh Indonesia memiliki peran aktif dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), demi terwujudnya tata kelola hutan yang baik dan berkelanjutan. Sejak 2003, sebagian dari kami telah terlibat dalam proses penyusunan SVLK, dan kami pun telah berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pemantauan dan penguatan SVLK, sejak diimplementasikan pada 10 September 2010. Mengapa kami peduli dengan SVLK? Karena SVLK menandai sejarah panjang bagi Indonesia dalam upaya reformasi sektor kehutanan dan tata kelola hutan, saat dicap/dianggap sebagai negara yang tidak peduli dengan kelestarian hutan. Pembalakan Haram atau IIllegal Logging (IL), yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan, merusak reputasi produk kayu Indonesia, dan berdampak pada terjadinya ‘boikot’ terhadap produk- produk kayu Indonesia.

NEXUS OF WORK:

CAMPAIGN:

ABOUT US

Perkumpulan Kaoem Telapak

About Maklumat Sarongge

Privacy Policy

Terms of Use

OUR SITE

Agenda

Forest Campaign

Palm Oil Campaign

Publication

Podcast

JOIN US

Subcribe

Career

Donation