Dokumen ini disusun oleh departemen administrasi Komisi Eropa dan diperbarui secara berkala. Tujuannya untuk menyediakan informasi bagi otoritas nasional, Operator Uni Eropa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Peraturan yang dimaksud dalam dokumen ini adalah EUDR......
Dokumen panduan ini merupakan materi referensi yang berguna bagi semua pihak yang harus mematuhi EUDR. Dokumen ini juga dapat dijadikan panduan bagi otoritas dan badan penegak hukum nasional yang berwenang serta pengadilan nasional dalam proses penerapan dan penegakan EUDR......
Industri sawit Indonesia menghadapi banyak tantangan domestik dan global. Di segi ekonomi, pertumbuhan lahan sawit tidak sejalan dengan kesejahteraan ekonomi daerah penghasil......
Meskipun lahan sawit luas, namun ekspansi perkebunan sawit Indonesia diperkirakan akan terus terjadi. Hal ini menimbulkan kehawatiran akan potensi peningkatan deforestasi di Indonesia......
Sebanyak 225 organisasi masyarakat sipil dari lebih dari 40 negara telah mengeluarkan pernyataan bersama, yang menyerukan kepada seluruh pemerintah nasional Uni Eropa dan Parlemen Eropa untuk menolak usulan Komisi Eropa menunda penerapan EUDR......
Negara masih terus menerus mengedepankan skenario hukum yang berwatak merampas dan menindas masyarakat adat. Ini tercermin dari kebijakan pengakuan hukum Masyarakat Adat dan wilayah adatnya yang rumit, berbelit dan sektoral......
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, yang terdiri dari 45 organisasi termasuk LSM, serikat petani dan buruh perkebunan, organisasi Masyarakat Adat, komunitas lokal, serta perwakilan perempuan dan pemuda, menyampaikan pernyataan bersama terkait pentingnya perbaikan tata kelola komoditas Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar global yang semakin ketat, khususnya terkait implementasi Peraturan Uni Eropa tentang Bebas Deforestasi (EUDR)......
Pada 24 Februari 2024 lalu, Menteri ATR/BPN mengeluarkan Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2024 isinya tentang penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran tanah hak ulayat Masyarakat Adat. kelompok masyarakat sipil menilai, peraturan ini tidak dapat diharapkan untuk memperkuat hak Masyarakat Adat atas tanah dan wilayahnya.....
Selama sepuluh tahun Jokowi memerintah republik ini, Masyarakat Adat merasa tertipu dengan janji-janji yang pernah Jokowi sampaikan dan komitmennya di awal pemerintahan Jokowi yang tercantum dalam Nawacita......
Kaoem Telapak berkolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) program BERKAWAN telah menyelenggarakan webinar untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu Masyarakat Adat di Indonesia yang dihadiri lebih dari 100 peserta......
