Kaoem Telapak dan Pantau Gambut menerbitkan sebuah laporan yang menyoroti ancaman terhadap lahan gambut di Indonesia akibat perubahan tata guna lahan dan kebakaran hutan......
Studi terbaru dari Kaoem Telapak dan Pantau Gambut menyoroti ancaman terhadap ekosistem lahan gambut di Indonesia akibat penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan dan lemahnya penegakan peraturan......
Rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi akan menjadi proyek legalisasi deforestasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Jika seluas 4,5 juta hektar saja hutan alam dibuka, akan melepaskan sebesar 2,59 miliar ton emisi karbon, maka dapat diakumulasi berapa besaran emisi yang akan dilepaskan dari 20 juta hektar hutan yang akan dibuka. Rencana ini bertentangan dengan komitmen global Indonesia dalam perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi melalui skema Nationally Determined Contributions (NDC), serta pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Selain itu, rencana ini juga bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup.....
Laporan mengungkapkan kesenjangan data signifikan dalam perdagangan kayu sonokeling......
Sonokeling merupakan spesies pohon yang terkenal akan nilai ekonominya. Laporan Kaoem Telapak ini memperlihatkan bagaimana dinamika perdagangan kayu sonokeling di Indonesia......
Buklet ini merupakan versi pembaharuan dari buklet versi sebelumnya yang diterbitkan pada May 2023. Penambahan informasi memperhatikan perkembangan terbaru dari Uni Eropa (UE)......
Hari ini adalah 100 hari pertama masa kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Momentum ini penting untuk melihat arah kebijakan strategis pemerintah, terutama terkait lingkungan dan tata kelola sumber daya alam......
Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak DPR dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) pada tahun 2025, agar hak-hak Masyarakat Adat dapat diakui dan dilindungi secara lebih efektif......
22 November 2024, Kaoem Telapak bersama Koalisi CSO Indonesia meluncurkan sebuah kertas posisi bersama yang menyoroti Benchmarking dalam EUDR......
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, yang terdiri dari 45 organisasi termasuk LSM, serikat petani dan buruh perkebunan, organisasi Masyarakat Adat, komunitas lokal, serta perwakilan perempuan dan pemuda, meluncurkan Kertas Posisi Bersama tentang Pemeringkatan (benchmarking) EUDR. Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) merupakan inisiatif penting negara konsumen dalam upaya menekan deforestasi global dan mendorong produksi komoditas yang berkelanjutan. Komoditas yang dicakup dalam peraturan ini adalah kayu, kelapa sawit, kakao, kopi, kedelai, karet, daging sapi, dan produk turunannya. Peraturan tersebut mensyaratkan produk - produk yang masuk atau keluar dari Uni Eropa harus: 1) Bebas deforestasi sejak 31 Desember 2020; 2) Diproduksi sesuai peraturan.....
