Masyarakat Adat dan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menulis Deklarasi Bali sebagai komitmen bersama demi hubungan suci antara manusia, leluhur, dan Bumi......
Kaoem Telapak mengirimkan surat pengantar kepada Komisi Uni Eropa terkait wacana penundaan EUDR kedua yang akan berlangsung selama 12 bulan, terhitung Desember 2025......
Sebanyak 29 organisasi masyarakat sipil, termasuk Kaoem Telapak, membuat pernyataan bersama untuk menolak wacana penundaan EUDR kedua yang disampaikan oleh Komisioner Lingkungan Uni Eropa pada tanggal 23 September 2025......
Kaoem Telapak menyampaikan keterangan tertulis sebagai "Sahabat Pengadilan" atau Amicus Curiae/Friend of the Court untuk memperkuat argumentasi Gerakan Masyarakat Menggugat Proyek Strategis Nasional (Geram PSN) terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja......
Gelombang aksi pada tanggal 25-31 Agustus 2025 menghasilkan sejumlah tuntutan dari masyarakat yang kemudian mereka akumulasi menjadi 17+8 Tuntutan Rakyat......
Sudah lebih dari dua dekade berlalu sejak Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) terbit dan pemerintah berkali-kali mengajukan perubahan rancangan UUK, termasuk pada Prolegnas Prioritas 2024-2029......
Kaoem Telapak bersama Environmental Investigation Agency (EIA) merilis laporan investigatif terbaru berjudul "A Family Affair." Laporan ini mengungkap adanya dugaan pelanggaran hukum, lingkungan, dan hak asasi manusia secara sistematis oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit yang terafiliasi dengan keluarga Fangiono, salah satu dinasti bisnis paling kuat di industri agribisnis Indonesia......
Laporan investigatif terbaru berjudul “A Family Affair” yang dirilis oleh Kaoem Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) mengungkap adanya dugaan pelanggaran hukum, lingkungan, dan hak asasi manusia secara sistematis oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit yang terafiliasi dengan keluarga Fangiono, salah satu dinasti bisnis paling kuat di industri agribisnis Indonesia......
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang seharusnya bisa melindungi lingkungan dan masyarakat pembela lingkungan justru berpotensi menguatkan impunitas, melemahkan hak-hak tersangka & terdakwa yang seringkali adalah pembela lingkungan, dan menunjukkan praktik 'meaningful manipulation' yang merupakan bentuk manipulasi makna partisipasi publik dan perlindungan hak secara prosedural tanpa substansi......
Kaoem Telapak bersama jaringannya mengirimkan surat ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dokumen ini berisi rekomendasi untuk perbaikan ISPO.....
