Setelah dua tahun pelaksanaan Lisensi FLEGT, Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam ekspor produk kayu ke Uni Eropa. Meski demikian, peningkatan kredibilitas dan akuntabilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tetap diperlukan......
Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) yang selama ini mengikuti proses penguatan ISPO menilai draf Peraturan Presiden mengenai sertifikasi ISPO tidak memadai untuk membenahi tata kelola kelapa sawit, penyelamatan lingkungan dan pemenuhan HAM serta keberterimaan pasar. Sudah selayaknya Pemerintah segera memperbaiki proses dan membenahi substansi draf Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi ISPO sebelum disahkan untuk memperkuat industri sawit nasional. Proses penguatan sistem sertifikasin ISPO yang telah bergulir sejak tahun 2016 semula dimaksudkan untuk mendorong perbaikan menyeluruh terhadap sistem sertifikasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 tersebut, yang dinilai tidak berdampak terhadap kualitas tata kelola industri sawit. Selain itu, penguatan ISPO juga.....
Laporan ini mengungkapkan bagaimana hutan dan gambut dikonversi sejak tahun 2016-18 untuk perkebunan kelapa sawit di Tangkiling dan Marang, Bukit Batu, Kecamatan Kotamadya Palangkaraya, salah satu unit manajemen dari Taman Nasional Sebangau. Lebih lanjut laporan ini menemukan pembalakan liar di dalam taman nasional, yang diduga kayu-kayu hasil curian tersebut masuk ke rantai suplai industri kayu lokal di Kalimantan Tengah......
Buku ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang program UKK di Indonesia, juga memaparkan potensi serta inisiasi yang telah dilakukan......
Inisiatif SVLK merupakan buah dari proses partisipasi para pemangku kepentingan yang dimulai sejak tahun 2003 hingga tahun 2007 hingga akhirnya pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia memberlakukan SVLK dengan dikeluarkannya Permenhut No P.38/Menhut-II/2009 yang dan mulai diterapkan pada bulan September 2010. Pada tahun 2011 hingga tahun 2014, peraturan SVLK telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya Permenhut No. P.68/Menhut-II/2011, Permenhut No. P.45/Menhut-II/2012, Permenhut No.P.42/Menhut-II/2013, Permenhut P.43/Menhut-II/2014 , PermenLHK P.95/2014, serta terakhir disempurnakan lebih lanjut dengan berganti menjadi PemenLHK P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/2016 (beserta penyempurnaan peraturan-peraturan lainnya terkait penerapan SVLK dalam setiap rantai pasokan dan peredarannya, termasuk aturan ekspor dan impor kayu dan produk kayu)......
Sejak tahun 2013 limbah pabrik kelapa sawit PTPN VIII Cikasungka Cigudeg, Kabupaten Bogor diduga berulang kali mencemari Sungai Cikalong dan Sungai Cidurian saat musim hujan tiba. Padahal dua sungai tersebut merupakan sumber air utama bagi warga desa yang tinggal di sekitar bantaran sungai, khusunya Desa Kalongsawah, Desa Sipak, Desa Pamegarsari dan Desa Mekarjaya......
Proses penguatan ISPO yang telah berjalan selama satu setengah tahun terakhir menuju anti klimaks......
Pembalakan liar dan penyelundupan kayu bulat dapat kembali marak di Indonesia jika usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap pemberlakukan ekspor kayu bulat disetujui. Kaoem Telapak dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menolak tegas usulan ini karena dapat menghambat perkembangan industri kayu dalam negeri......
Selama dua tahun belakangan, EIA telah melakukan investigasi terhadap sektor kelapa sawit dan meningkatnya peranan kelapa sawit terhadap suplai kayu dari hutan alam. Laporan ini membongkar tindak kriminal yang mendorong konversi hutan dan mempertegas pentingnya penegakan hukum dan reformasi. Pada bulan November 2014, Presiden Joko Widodo yang baru saja dilantik telah mengakui ancaman dari perluasan perkebunan yang tidak teregulasi terhadap warisan peninggalan alam Indonesia, beliau menyatakan: “Ini harus dihentikan, kita tidak boleh membiarkan hutan hujan tropis kita hilang karena perkebunan monokultur seperti kelapa sawit.” Sekarang saatnya bertindak.....
