Indonesia memiliki sejarah panjang pemberantasan illegal logging di era 1998-2004. Kejadian tersebut sontak mengundang perhatian berbagai pihak ditingkat nasional, regional bahkan dunia internasional untuk penyelamatan hutan Indonesia. Sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola hutan, Pemerintah Indonesia membangun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diberlakukan pada bulan September 2010. Sistem ini bertujuan untuk memastikan agar industri kayu mendapatkan sumber bahan baku dengan cara legal dari sebuah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, yang memenuhi aspek legalitas, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan tata kelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel......
Sebagai wujud dari komitmen untuk ikut berkontribusi aktif dalam mendorong tata kepemerintahan kehutanan yang baik dengan memastikan kredibilitas dan akuntabilitas dari implementasi SVLK maka dibentuklah Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). JPIK merupakan jaringan kerja yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil (NGO), individu maupun kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki fokus dalam pemantauan implementasi SVLK di Indonesia. Dalam kurun waktu 3 tahun, JPIK aktif terlibat dalam monitoring implementasi SVLK. Selain itu, JPIK aktif terlibat dalam memberikan masukan atas revisi aturan SVLK berdasarkan temuan-temuan yang didapat selama kegiatan pemantauan......
Maret 2012, Environmental Investigation Agency (EIA) dan Telapak menyerahkan dokumen bukti kepada beberapa pihak berwenang di Indonesia, membeberkan bagaimana perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah telah melanggar beberapa peraturan tata ruang, akses sumber daya dan pengelolaan lingkungan......
Sebuah perkebunan kelapa sawit yang didanai oleh Norway membayar masyarakat adat Papua pemilik lahan lebih rendah sebanyak $0.65 per hectare atas tanah mereka. Clear-cut Exploitation mengungkapkan rendahnya pembayaran ganti rugi bagi masyarakat adat Moi atas tanah mereka. Bukti menunjukkan berikut kontrak perjanjian dengan masyarakat adat Moi, yang menjelaskan pembayaran hanya $923 untuk 14.2 km2 atas tanah mereka......
Jakarta, 3 Mei 2012, Menjelang satu tahun pelaksanaan moratorium di Indonesia, Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global¹ di Jakarta hari ini memberikan beberapa catatan penting dan mengungkap beberapa masalah yang harus segera diselesaikan demi memastikan moratorium efektif melindungi hutan dan lahan gambut. Setahun yang lalu, pemerintah memberlakukan Penundaan Ijin Baru di Hutan Primer dan Lahan Gambut (moratorium) berdasarkan Inpres No. 10 tahun 2011. Sejak awal diberlakukan Inpres ini sangat jauh dari Komitmen Presiden SBY sendiri untuk melindungi hutan alam dan hampir dipastikan akan sulit mencapai komitmen penurunan emisi gas rumah kaca 41% pada tahun 2020. Inpres ini hanya mencakup.....
Analisis Mata Pencaharian dan Analisis Aktivitas (LA&AA) adalah alat penting dalam Pendekatan Negosiasi (NA) untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM). Mereka mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pengguna air dalam kaitannya dengan orang (rumah tangga) dan kegiatan ekonomi. Hasil LA&AA bertujuan untuk mencerminkan persepsi pengguna air tentang sumber daya air dan pengelolaannya. Melalui LA&AA kita juga bisa memahami apa harapan, pertimbangan dan alternatif masyarakat atas apa yang telah dilakukan pemerintah. Persepsi pengguna air lokal ini diperlukan untuk NA yang bertujuan untuk melibatkan semua pengguna dalam IWRM yang realistis dan berkelanjutan (sebaiknya pada tingkat DAS). Persepsi yang terdokumentasi dengan baik akan.....
On the day Indonesia’s landmark moratorium on forest conversion was signed and celebrated in Jakarta, it was being actively broken in a crime-riddled Pilot Province.
This report by Telapak and our partner documents peat forest in Central Kalimantan’s moratorium zone being illegally razed by a palm oil firm.
The moratorium and Pilot Province are both cornerstones of Indonesia’s $1bn agreement with Norway on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)......
This report by Telapak and our partner documents peat forest in Central Kalimantan’s moratorium zone being illegally razed by a palm oil firm.
The moratorium and Pilot Province are both cornerstones of Indonesia’s $1bn agreement with Norway on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)......
Jakarta, 5 Agustus 2010. Hari ini Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) mengumumkan dua nama gembong di Indonesia yang telah meraup keuntungan besar dari perdagangan internasional kayu curian. Dalam laporan terbaru, Rogue Traders: Bisnis Hitam Penyelundupan Merbau di Indonesia, EIA yang berbasis di London bersama dengan Telapak mengidentifikasi pengusaha Ricky Gunawan dan Hengky Gosal sebagai dua pelaku utama dalam penyelundupan kayu merbau ilegal......
Sebuah laporan yang menyebutkan dua gembong kayu yang mengambil keuntungan dari perdagangan internasional yang sangat menguntungkan dari kayu curian. Rogue Traders mengidentifikasi pelaku bisnis Ricky Gunawan dan Hengky Gosal yang merupakan dua pemain kayu utama dalam menyelundupkan kayu Merbau curian. Kami menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi kejahatan terhadap dua nama ini dan melindungi Merbau yang dijamin dalam Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Terancam Punah (CITES)......
Environmental Investigation Agency (EIA), organisasi yang mendedikasikan diri pada investigasi kejahatan lingkungan, khawatir kesepakatan perdagangan bebas antara Amerika Serikat (AS) dan Singapura akan memantik peningkatan luar biasa dalam ekspor kayu ilegal dari Singapura ke AS......
