Pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai respons penegakan hukum pasca Bencana Sumatera, di mana hak pengelolaan lahan tersebut kemudian diserahkan kepada BUMN melalui Danantara. Merespons kebijakan ini, Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah pemerintah dilakukan dengan diskresi yang terlampau besar tanpa due process yang memadai dan ketiadaan sanksi yang berjenjang. Pemerintah juga dinilai mengabaikan transparansi publik karena belum membuka informasi krusial seperti Surat Keputusan (SK) pencabutan, rincian pelanggaran, hingga kejelasan overlay peta konsesi. Tanpa akses informasi yang jelas, pencabutan izin berisiko memunculkan gugatan hukum baru dan berpotensi hanya berjalan secara administratif tanpa memastikan perbaikan tata kelola di lapangan.

Lebih lanjut, Koalisi menegaskan bahwa penyerahan wilayah bekas perizinan kepada BUMN menyimpang dari hakikat sanksi administratif yang seharusnya berfokus pada penghentian pelanggaran dan pemulihan ekosistem hutan. Alih-alih diserahkan ke korporasi negara, pemerintah semestinya mendistribusikan lahan tersebut kepada kelompok rentan, seperti masyarakat adat dan petani lokal, serta fokus memulihkan area yang banyak di antaranya masuk dalam kawasan Key Biodiversity Area (KBA). Oleh karena itu, Koalisi mendesak pemerintah untuk segera membatalkan penyerahan lahan ke BUMN, melakukan evaluasi perizinan secara menyeluruh, serta memastikan agenda Revisi UU Kehutanan mampu menjamin mekanisme penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pemulihan lingkungan.