Selama 16 tahun, pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) mengalami kebuntuan yang memicu peningkatan konflik agraria, kriminalisasi, dan perampasan wilayah adat akibat ekspansi industri dan proyek pembangunan. Ketiadaan payung hukum ini telah menyebabkan 135 kasus perampasan lahan seluas 3,8 juta hektar dan menjadikan 162 warga adat korban kekerasan pada tahun 2025, serta memicu kerusakan lingkungan dan bencana ekologis fatal akibat deforestasi seperti yang terjadi di Sumatera. Padahal, Masyarakat Adat memiliki peran strategis dalam mitigasi bencana melalui kearifan lokal dan tata kelola wilayah yang berkelanjutan, namun mandat konstitusi untuk melindungi hak-hak mereka hingga kini belum direalisasikan oleh negara.

Merespons situasi krisis ini, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak DPR RI untuk segera membentuk Panitia Kerja pada Februari 2026 dan mengesahkan RUU tersebut guna memberikan kepastian hukum bagi identitas, wilayah, dan peran kelompok rentan seperti perempuan serta pemuda adat. Pengesahan ini dianggap sebagai solusi mutlak untuk menghentikan pelanggaran HAM dan ketidakadilan agraria, mengingat RUU MA kini telah resmi menjadi RUU Prioritas 2026 dengan dukungan resmi dari Fraksi Nasdem, PKB, dan PDIP. Penundaan lebih lanjut dinilai hanya akan memperparah jatuhnya korban jiwa, hilangnya pengetahuan adat, dan kerusakan ekologis yang lebih luas.