Perwakilan Masyarakat Adat dari berbagai wilayah di Indonesia hadir di DPR RI pada 1 April 2026 untuk mendesak percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat. Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mengkritik lambatnya proses legislasi ini dan menyoroti kelemahan mendasar dalam naskah versi Badan Keahlian DPR, di mana Masyarakat Adat masih diperlakukan sebagai objek yang pengakuannya sangat bergantung pada produk hukum daerah (Perda). Mereka menilai ketergantungan pada Perda ini bertentangan dengan konstitusi, karena keberadaan dan hak Masyarakat Adat seharusnya diakui sejak awal sebagai subjek hukum yang utuh tanpa menunggu pemberian atau legalisasi bersyarat dari negara.

Dalam pertemuan tersebut, ditegaskan pula bahwa Masyarakat Adat bukanlah penghambat investasi, melainkan mitra pembangunan yang mampu memberikan legitimasi sosial serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan kedaulatan pangan nasional. Sebagai wujud aspirasi, Koalisi mengajukan tiga tuntutan utama kepada DPR RI: segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat pada tahun ini untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan wilayah adat dari perampasan dan konflik, serta memastikan substansi undang-undang benar-benar mengakomodasi hak dan kebutuhan mereka, termasuk perlindungan kolektif perempuan adat dan penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).