fbpx

Menu

KMAN VI :  Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat

Oleh: Teguh Iman Affandi

Masyarakat Adat senusantara berkumpul di Wilayah adat Tabi, Kabupaten Jayapura untuk berkongres pada 24 – 30 Oktober 2022. Kaoem Telapak hadir dalam perhelatan tersebut sebagai peninjau.

Masyarakat Adat berkumpul di Stadion Barnabas Youwe, Jayapura, Papua

Kongres tersebut diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai salah satu organisasi Masyarakat Adat  di Indonesia. Kongres Masyarakat Adat Nusantara rutin diadakan setiap lima tahun sekali. Kongres ini berperan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.

Dalam kongres ini, para peserta akan merumuskan sikap dan pandangan, rencana strategis organisasi, serta memilih Sekretaris Jenderal AMAN dan Ketua Dewan AMAN Nasional yang baru.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) adalah kongres yang keenam mengusung tema Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia yang Beragam dan Tangguh Menghadapi Krisis.

Abdon Nababan, Ketua Dewan AMAN

Dari buku agenda yang dibagikan pada peserta, Abdon Nababan sebagai Ketua Dewan Aman Nasional, menyebut, “Pemulihan itu bisa dari Masyarakat Adat atau pemerintah. Dan yang dipublihkan adalah kedaulatan yang menjadi pengikat Masyarakat Adat. Kalau kita berdaulat, maka melekatlah hak-hak tersebut. Itu menjadi syarat bangsa Indonesia untuk merawat atau menjaga keberagaman dan Tangguh menghadapi Krisi apapun.”

Bagi Kaoem Telapak, Masyarakat Adat merupakan tiga konstituen strategis untuk mencapai terwujudnya keadilan antar unsur alam dan antar generasi. Selain menjadi peninjau, dalam Kongres itu pun, Kaoem Telapak beserta jaringannya mengadakan sarasehan yang bertajuk Memperkuat Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Mandat Konstitusi untuk Menghormati dan Melindungi Masyarakat Adat.

Sarasehan yang diselenggarakan oleh Kaoem Telapak dan Jaringannya

Sarasehan ini mengundang  enam pembicara, di antaranya pakar hukum dari STH Jentera, Bivitri Susanti, lalu ada Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, serta Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw.

Harapannya, dari sarasehan ini akan muncul kebijakan, strategi, dan program beserta turunannya yang mengakui dan melindungi hak Masyarakat Adat. Juga, pedoman operasionalisasi proses kebijakan terkait administrasi, teknis, dan sosialnya tersusun.

Bagikan
Kategori

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dengan mendaftarkan email ini, anda setuju untuk menerima seputar berita, tawaran, dan informasi dari Kaoem Telapak. Klik disini untuk mengunjungi Kebijakan Privasi Kami. Tautan untuk berhenti menerima pemberitahuan disedeiakan pada setiap email.

SITUS INI MENGGUNAKAN COOKIE

Beberapa cookie ini penting, sementara yang lain membantu kami meningkatkan pengalaman Anda dengan memberikan wawasan tentang bagaimana situs digunakan.

Untuk detail lebih lanjut atau untuk mengubah pilihan persetujuan Anda kapan saja – lihat Kebijakan Privasi dan Cookie kami

Cookie Dasar

Cookie yang diperlukan mengaktifkan fungsionalitas inti. Situs web tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa cookie ini, dan hanya dapat dinonaktifkan dengan mengubah preferensi browser Anda

Cookie analitik membantu kami meningkatkan situs web kami dengan mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang penggunaannya