Jakarta, 26 Maret 2020 – Koalisi masyarakat sipil yang bergerak dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jumat, 20/3/2020) untuk segera memerintahkan pencabutan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan karena peraturan tersebut menghilangkan kewajiban penggunaan Dokumen V-Legal sebagai salah satu persyaratan ekspor produk kehutanan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) beralasan bahwa Peraturan yang dikeluarkan (Permendag 15/2020) pada 27 Februari 2020 ini dimaksudkan untuk mengefektifkan ekspor produk industri kehutanan yang bertujuan untuk menggenjot nilai ekspor semakin tinggi. Saat ini, kemudahan ekspor produk kayu tanpa adanya Dokumen V-legal dinyatakan sebagai salah satu langkah dalam mengantisipasi dampak penyebaran Virus Corona (Covid-19) terhadap perekonomian…
…lihat lampiran dokumen