Ditulis oleh: Mardi Minangsari
Salah Satu Sesi Perundingan I-EU CEPA
Sumber: kemendag.go.id
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mendesak penundaan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa.Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mendesak penundaan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa. Koalisi mengkhawatirkan CEPA akan memperburuk krisis iklim, kerusakan lingkungan, serta pelanggaran hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia. Koalisi menuntut adanya jaminan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan yang berdampak luas dan jaminan perlindungan hak asasi manusia, hak atas keadilan sosial dan hak atas lingkungan berkelanjutan sebelum perundingan CEPA dilanjutkan.
Koalisi MKE menilai Bab Energi dan Bahan Baku Mentah dalam CEPA akan memfasilitasi akses Uni Eropa terhadap mineral penting di Indonesia. Tanpa jaminan perlindungan lingkungan yang kuat, hal ini akan memicu peningkatan kerusakan hutan dan konflik dengan masyarakat terdampak.
“CEPA berpotensi mendorong perluasan ekonomi ekstraktif di Indonesia untuk memenuhi kepentingan transisi energi hijau Uni Eropa. Hal ini berpotensi memperdalam eksploitasi sumber daya alam dan memperparah kerusakan lingkungan,” ujar Joko, juru bicara Koalisi MKE.
Koalisi juga menyoroti lemahnya komitmen perlindungan HAM dalam CEPA. Proposal Uni Eropa terkait rezim Hak Kekayaan Intelektual berpotensi mengancam hak petani atas benih. Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa investasi (ISDS) berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor ekstraktif.
“Kami khawatir CEPA justru memperkuat kontrol korporasi multinasional atas sumber daya rakyat, tanpa ada jaminan perlindungan yang memadai bagi hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat dan pekerja,” tegas Joko.
Bab tentang Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan (TSD) dalam I-EU CEPA, yang seharusnya menjadikannya sebagai “green FTA”, tampak kurang serius dalam komitmen perlindungan lingkungan dan HAM. Hal ini terlihat dari absennya aturan penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian konflik.
Padahal, TSD mengatur komoditas unggulan Indonesia seperti kelapa sawit yang sarat masalah, khususnya konflik di Indonesia. Laporan Pocaji (2020) menunjukkan konflik kelapa sawit jarang terselesaikan, bahkan membutuhkan waktu rata-rata sembilan tahun. Sementara itu, buruh migran di perkebunan sawit Malaysia sering bekerja dalam kondisi buruk tanpa dokumen, mengalami pelanggaran hak, dan ditahan di pusat tahanan imigrasi. Namun, isu-isu ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam perundingan CEPA meskipun kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia dan juga dicakup dalam Peraturan Uni Eropa mengenai Produk Bebas Deforestasi.
Oleh karena itu, Koalisi MKE mendesak Pemerintah Indonesia untuk menunda perundingan dan pembahasan CEPA. Koalisi juga menyerukan agar Pemerintah fokus pada upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan perbaikan tata kelola komoditas strategis, seperti kelapa sawit, dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Hal ini dianggap lebih penting ketimbang mengejar perjanjian perdagangan yang berpotensi merugikan kedaulatan rakyat.
