Bogor, 7 Oktober 2020 – Kaoem Telapak mengecam keras terbitnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 dan meminta pemerintah segera membatalkan UU ini. UU Cipta Kerja merupakan kebijakan deregulasi dari pemerintah yang menghilangkan safeguards lingkungan dan sosial, sehingga beresiko tinggi merugikan hajat hidup orang banyak termasuk buruh, nelayan, petani, ibu rumah tangga, dan masyarakat adat.

UU Cipta Kerja juga memiliki sejumlah cacat secara prosedur maupun substansi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memanfaatkan masa pandemi untuk tetap terus melakukan pembahasan UU Cipta Kerja secara tertutup, tanpa melalui proses partisipasi publik. Penolakan secara langsung dari berbagai elemen masyarakat dan sejumlah kajian independen mengenai kelemahan substansi RUU ini tidak diindahkan oleh DPR……lihat lampiran dokumen