Kaoem Telapak Menyerukan Pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Bogor, 7 Oktober 2020Kaoem Telapak mengecam keras terbitnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 dan meminta pemerintah segera membatalkan UU ini. UU Cipta Kerja merupakan kebijakan deregulasi dari pemerintah yang menghilangkan safeguards lingkungan dan sosial, sehingga beresiko tinggi merugikan hajat hidup orang banyak termasuk buruh, nelayan, petani, ibu rumah tangga, dan masyarakat adat. 

UU Cipta Kerja juga memiliki sejumlah cacat secara prosedur maupun substansi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memanfaatkan masa pandemi untuk tetap terus melakukan pembahasan UU Cipta Kerja secara tertutup, tanpa melalui proses partisipasi publik. Penolakan secara langsung dari berbagai elemen masyarakat dan sejumlah kajian independen mengenai kelemahan substansi RUU ini tidak diindahkan oleh DPR. 

UU Cipta Kerja memuat 11 (sebelas) klaster antara lain, penyederhanaan perizinan lahan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM), kemudahan berusaha, dan dukungan riset dan inovasi. Kemudian, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

UU Cipta Kerja tidak menjawab persoalan safeguards lingkungan. Demi peningkatan investasi, UU Cipta Kerja justru memberikan kemudahan berusaha bagi kegiatan usaha ekstraktif, baik kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan.[1] UU Cipta Kerja juga melonggarkan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha atas lingkungan hidup.

Dzatmiati Sari, Juru Kampanye Hutan Kaoem Telapak mengungkapkan demi kepentingan investasi, proteksi lingkungan hidup dipertaruhkan. “UU Cipta Kerja dirancang sebagai ‘mesin penghancur’ yang sarat kepentingan karena hanya bernafsu pada investasi tetapi meninggalkan aspek lingkungan. Dilemahkannya tanggung jawab perusahaan perusak hutan hanya menambah krisis lingkungan hidup di Indonesia dan hutan menjadi kawasan pemuas keserakahan para investor,” ujar Dzatmiati. 

UU Cipta Kerja mendegradasi izin lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan sebagai syarat perizinan berusaha. UU Cipta Kerja juga tidak mewajibkan semua kegiatan berusaha mendapatkan ‘izin’, tergantung pada risiko yang prasyaratnya belum jelas.[2]

Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan bagian integral dari proses perencanaan di negara-negara di seluruh dunia, hanya akan diwajibkan di wilayah yang dianggap berisiko tinggi. Kemudian tidak ada komisi penilaian AMDAL, aktivis/pengamat/ahli lingkungan yang terlibat dalam penyusunan AMDAL. Selain itu, partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL dibatasi pada masyarakat terdampak.

Rahmadha Akbar Syah, Juru Kampanye Sawit Kaoem Telapak mengatakan dengan disahkannya UU Cipta Kerja dikhawatirkan akan semakin memperburuk tata kelola sawit Indonesia saat ini. “Sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification/ISPO) yang baru, masih memiliki banyak kekurangan. ISPO dirancang berdasarkan perundangan-undangan yang ada di Indonesia, maka setiap pelemahan terhadap undang-undang di Indonesia akan berimbas kepada pelemahan standar ISPO. Label berkelanjutan melalui sertifikat ISO menjadi tidak berarti, dan praktik industri sawit yang eksploitatif dan merusak akan tumbuh subur,” ungkap Rahmada. 

Disamping permasalahan lingkungan, UU Cipta Kerja turut menghapus ruang partisipasi dan tidak menjamin perlindungan hak dasar warga negara. Kekhawatiran pada masyarakat adat dan masyarakat lokal yang berpotensi terkena dampak dari UU Cipta Kerja. Masyarakat adat dan masyarakat lokal tidak akan lagi terlibat dalam penetapan kawasan hutan oleh Pemerintah, dan hal ini berisiko kehilangan hak atas tanah mereka. Ditambah lagi, jika UU Cipta Kerja tidak memberikan perhatiannya pada pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) maka dapat dipastikan bahwa nasib buruh akan semakin ditelantarkan. 

Kaoem Telapak meminta kepada Pemerintah untuk segera menarik UU Cipta Kerja yang kedepannya dapat merugikan stabilitas bangsa Indonesia. Apabila UU ini tidak segera dibatalkan maka kesejahteraan sosial dan Sumber Daya Alam (SDA) negeri ini menjadi habis terampas, dan secara langsung justru akan berdampak pada kerugian investasi dalam negeri sendiri.

<<Selesai>>

Narahubung: 

Dzatmiati Sari, Juru Kampanye Hutan Kaoem Telapak | +62 811-1931-224

Rahmadha Akbar Syah, Juru Kampanye Sawit Kaoem Telapak | +62 881-0241-17796


[1][2]Serial Analisis 3 ICEL 6 Oktober 2020: “Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam” https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI-ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf

ABOUT US

Perkumpulan Kaoem Telapak

About Maklumat Sarongge

Privacy Policy

Terms of Use

OUR SITE

Agenda

Forest Campaign

Palm Oil Campaign

Publication

Podcast

JOIN US

Subcribe

Career

Donation