Bogor, 3 November 2026 – Kaoem Telapak mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas menghentikan pembalakan liar dan pencucian kayu (timber laundering) yang mengancam hutan Papua, serta menindak seluruh pihak yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari peredarannya, hingga ke penerima manfaat akhir (beneficial owner). Desakan ini disampaikan menyusul pengamanan 23 kontainer kayu merbau olahan asal Nabire, Papua Tengah, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang diduga berasal dari sumber ilegal. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) menjamin legalitas kayu yang beredar.

Pada Selasa (20/10/2026), Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Komando Daerah TNI Angkatan Laut V mengamankan 23 kontainer bermuatan kayu di Pelabuhan Tanjung Perak. Kayu tersebut dikirim dari Nabire dengan KM Tanto Permai. Menurut siaran pers Kementerian Kehutanan, pengamanan ini merupakan pengembangan operasi di sebuah industri pengolahan kayu di Nabire pada 14 Oktober 2026, yaitu CV Palu Perdana (CV PP), tempat petugas menemukan tumpukan kayu merbau berbagai ukuran tanpa dokumen legalitas. Pemeriksaan awal atas kontainer di Surabaya menemukan kayu merbau dan indikasi penggunaan dokumen yang diduga tidak sesuai atau palsu.