Ditulis oleh: Sarah Megumi
Tebo, 14 Mei 2024 – Kaoem Telapak dan Setara Jambi melakukan pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tata Kelola Sawit Berkelanjutan dan Sosialisasi EUDR dengan Multipihak di Kabupaten Tebo.
Komoditas sawit merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Tebo. Maret 2023 lalu, Kaoem Telapak telah melakukan pertemuan dengan Bappeda Kabupaten Tebo terkait upaya penguatan tata kelola sawit berkelanjutan.
Kegiatan ini merupakan kerja kolaborasi antar Kaoem Telapak dengan Setara Jambi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yang dikawal pelaksanaannya oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo.
Pertemuan diawali dengan membahas Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa atau dikenal juga sebagai European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR), bagaimana kesiapan Kabupaten Tebo dalam menghadapi pelakasanaan EUDR.
Dipandu oleh Direktur Yayasan Setara Jambi, Nurbaya Zulhakim, kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Asisten Sekda Kabupaten Tebo, Joko Ardiawan. Dalam sambutannya, Joko mengapresiasi niat dari mitra yang ingin berkontribusi terhadap upaya pencapaian pembangunan di Kabupaten Tebo, khususnya dalam di bidang perkebunan.
Presiden Kaoem Telapak, Mardi Minangsari menyebutkan untuk melihat EUDR sebagai suatu peluang. EUDR dapat membantu mengurangi deforestasi dan emisi gas rumah kaca di Indonesia melalui potensi kontribusinya dalam mengintegrasikan inisiatif perdagangan minyak sawit berkelanjutan ke dalam strategi mitigasi perubahan iklim nasional.
“Perbaikan tata kelola industri hutan dan pertanian, akan meningkatkan reputasi komoditas Indonesia, sehingga akan lebih kompetitif di pasar global,” ungkap Minang.
Minang melanjutkan, keterlibatan multipihak, mulai dari pemangku kepentingan, petani, pengusaha, perwakilan Masyarakat Adat, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat sipil lokal menjadi penting untuk dapat berkontribusi dan bersinergi dalam mengawal pengelolaan sawit dan hasil pertanian lain secara adil dan berkelanjutan.
“Bekerja sama dengan dengan pemerintah lokal, NGO, CSO, dan IPLCs, untuk mengawasi dan mendukung praktik keberlanjutan di sektor kelapa sawit. Dukungan regulasi dan kebijakan akan memperkuat upaya pencegahan deforestasi,” saran Minang.
