Donasi

BERJUANG UNTUK KEADILAN EKOLOGI

BERJUANG UNTUK KEADILAN EKOLOGI

berjuang untuk keadilan ekologi

Merawat Semangat Advokasi Pengesahan RUU Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Adat tidak juga disahkan. Padahal, RUU ini sudah masuk ke dalam program legislasi nasional sejak 2009. Oleh sebab itu, untuk tetap merawat semangat advokasi mengesahkan RUU Masyarakat Adat, Kaoem  Telapak mengadakan diskusi publik yang mempertemukan para pihak.

Diskusi yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa 2 April 2024 ini mengusung tema Mengawal Advokasi RUU Masyarakat Adat: Menagih Janji Pemerintah Indonesia:  Segera Wujudkan RUU Masyarakat Adat Menjadi Undang-Undang.

Suasana Diskusi

Dalam pembukaan diskusi, Mardi Minangsari, Presiden Kaoem Telapak, menyoroti bagaimana hak Masyarakat Adat yang sudah dijamin dalam konstitusi, namun masih sering publik melihat pengabaian terhadap hak Masyarakat Adat. “Banyak kasus Masyarakat Adat mengalami ketidakadilan dan dirampas wilayah adatnya. Ini jauh dari amanat konstitusi,” ungkapnya.

Dalam kegiatan diskusi ini, Kaoem Telapak mengundang dua narasumber sebagai pemantik diskusi. Narasumber pertama datang dari perwakilan pemerintah, Sjamsul Hadi, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayan Riset dan Teknologi. Sementara itu, Narasumber kedua datang dari Perhimpunan Pengacara Masyarakat Adat Nusantara, Syamsul Alam Agus.

Mardi Minangsari, Presiden Kaoem Telapak

Sjamsul Hadi, dalam pemaparannya mengakui bahwa perjalan RUU Masyarakat Adat ini memang panjang. Sampai saat ini, kata Hadi, RUU Masyarakat Adat masih ada di DPR. Meskipun begitu, Hadi mengatakan  bahwa Direktorat akan melakupan berbagai upaya untuk percepatan pengakuan hak Masyarakat Adat.  Salah satunya adalah dengan menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden. “Ini dilakukan agar usaha percepatan dan pengakuan hak Masyarakat Adat, tidak stuck,” kata Hadi.

Sementara itu, Syamsul Alam Agus, menekankan bahwa dalam upaya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Masyarakat Adat  yang diamanatkan konstitusi adalah melalui disahkannya Undang-Undang, bukan surat edaran, surat keputusan bupati, ataupun peraturan daerah. Dia memberikan contoh yang terjadi dilapangan, pengalaman Mikael Ane, Masyarakat Adat dari Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Mikael Ane divonis satu tahun enam bulan karena menempati dan mengelola tanah adatnya yang diklaim sebagai  Taman  Wisata Alam Ruteng oleh Negara. Padahal wilayah Ruteng sudah ada peraturan daerah yang mengakui eksistensi Masyarakat Adat. Mikael Ane dikriminalkan menggunakan Undang-Undang Kehutanan. “Jadi, Perda saja tidak cukup,” ungkap Alam.

Sjamsul Hadi (kiri), dan Syamsul Alam Agus (kanan)

Setelah dua narasumber menyelesaikan pemaparannya, Luluk Nur Hamidah, Anggota DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan tanggapan. Mengawali tanggapannya, Luluk menekankan bahwa isu Masyarakat Adat adalah isu kita semua. Pembahasan RUU Masyarakat Adat sudah selesai di Badan Legislatif DPR sejak 2020. Namun belum dibawa ke sidang paripurna sehingga belum bisa disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.  Jadi, RUU Masyarakat Adat masih ada di tangan Pimpinan DPR.  “Kalau belum ditetapkan di paripurna, belum bisa DPR berkirim surat ke Pemerintah. Yang krim surat adalah Pimpinan DPR,” kata Luluk.

Luluk juga menekankan bahwa tiap undang-undang merupakan produk dari produk politik, sehingga pengesahannya tidak bisa lepas dari kontestasi politik.  Luluk menduga banyak pihak di DPR yang menilai RUU Masyarakat Adat bisa menghambat investasi, terutama dari korporasi yang kegiatannya bersinggungan dengan penghidupan Masyarakat Adat, contohnya adalah korporasi bidang perkebunan dan pertambangan.

Luluk Nur Hamidah (kanan)

Bagi Luluk, kegiatan investasi itu tetap harus berpijak pada hak asasi manusia dan keadilan ekologis. Dia pun menekankan betapa pentingnya RUU Masyarakat Adat ini, “RUU penting untuk memastikan entitas dan kehadiran Masyarakat Adat diakui, dilindungi dan dipenuhi haknya. Selain itu memberi manfaat yang besar terkait kelestarian hutan, budaya, termasuk manusianya juga itu penting,” tutupnya

Kategori

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dengan mendaftarkan email ini, anda setuju untuk menerima seputar berita, tawaran, dan informasi dari Kaoem Telapak. Klik disini untuk mengunjungi Kebijakan Privasi Kami. Tautan untuk berhenti menerima pemberitahuan disedeiakan pada setiap email.