Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University (DKSRA) mengundang Kaoem Telapak sebagai pembicara yang mewakili kelompok masyarakat sipil untuk membahas European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Webinar IPB University
Acara yang bertajuk The 42nd Strategic Talk: Penerapan EUDR, Implikasi dan Langkah Antisipasi turut mengundang Staf Ahli dari Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T.
Dalam sambutan acara, Wakil Rektor IV IPB University, Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi M.Agr, mengungkapkan bahwa sawit merupakan komoditas yang paling strategisdalam konteks pembangunan Indonesia saat ini. “Namun, di sisi lain, [sawit] banyak persoalan khususnya pada isu keberlanjutan,” katanya. Beliau pun menyadari bawa Uni Eropa punya niat baik dalam mengesahkan EUDR, yakni untuk menekan deforestasi. Oleh sebab itu, dia berkesimpulan bahwa memastikan mana sawit yang menjadi penyebab deforestasi dan mana yang tidak, menjadi penting. Prof Ernan Rustiadi mengatakan tujuan kegiatan ini adalah sebagai wadah diskusi, melihat dinamika wacana EUDR saat ini. “Ada yang bilang EUDR abaikan saja dengan alasan kedaulatan negara. Ada yang bilang penerapan EUDR ini penting. Ada pula yang berpandangan regulasi ini bukan cuma soal sawit. Untuk itulah kita perlu diskusi,” katanya.
Mewakili pemerintah, Musdhalifah Machmud menjabarkan langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah. Dia menjabarkan ada lima hal yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama tentang penentuan country benchmarking. Lalu ada soal inklusivitas petani kecil. Kemudian, ada skema sertifikasi. Selanjutnya, alat penelusuran. Terakhir, persoalan perlindungan data privasi. Untuk country benchmarking, Musdhalifah Machmud menjabarkan akan ada tiga kategori, yakni risiko rendah, standar, dan tinggi. Namun sayangnya, Uni Eropa belum menjabarkan bagaimana metode penentuan standarnya. “Harapannya, benchmarking itu transparan, metode apa yang mereka [Uni Eropa] gunakan,” ungkapnya.
Kemudian terkait inklusivitas petani, Musdhalifah Machmud mengungkapkan prinsip yang dipegang pemerintah adalah no one left behind. Dia khawatir petani kecil yang tidak punya data geolokasi akan tersingkir dalam rantai pasok. Oleh sebab itu, Indonesia mengajukan keringanan, “Meminta perpanjangan waktu penerapan EUDR untuk petani kecil,” ujarnya.
Sementara itu, Mardi Minangsari, Presiden Kaoem Telapak memberikan pandangan yang berbeda. Menurutnya, EUDR merupakan satu kemajuan dalam regulasi keberlanjutan dari sisi konsumen. “Jadi, tidak semuanya diserahkan kepada produsen saja,” katanya.
Mardi Minangsari pun menjelaskan bahwa justru EUDR bisa jadi peluang. Dia menjelaskan dalam menerapkan EUDR, Uni Eropa pasti memerlukan negara produsen. Mereka bisa saja mengganti minyak sawit, namun itu tidak akan ekonomis. Tidak ada pilihan lain, Uni Eropa harus membuka kerja sama agar bisa memenuhi tuntutan komoditas yang berkelanjutan. “Hingga akhirnya, EUDR bisa menangkis kampanye negatif terkait sawit,” pungkasnya.
