Oleh: Teguh Iman Affandi

Uni Eropa sepakat mengesahkan Undang-Undang anti-deforestasi terbaru pada Selasa, 6 Desember 2022. Melalui dialog tiga pihak, Parlemen, Dewan, dan Komite Uni Eropa satu suara untuk melarang produk yang berasal dari aktivitas deforestasi masuk pasar mereka.

 Virginijus Sinkevičius, Komisioner untuk Lingkungan, Samudera, dan Perikanan mengungkapkan bahwa  melalui kesepakatan ini, Uni Eropa mengirim sinyal ke seluruh dunia kesungguhan Uni Eropa untuk menyelesaikan deforestasi global yang berkontribusi secara massif terhadap krisis iklim dan hilangnya lingkungan alamiah. “The EU is sending a strong signal to the rest of the world that it is determined to address global deforestation that contributes massively to the climate crisis and the loss of our natural environment.”

Sinkevičius pun menambahkan bahwa agar inisiatif ini sukses berjalan, perlu membangun kerja sama yang effisien dan  erat antara negara produsen dan konsumen untuk memastikan proses yang berjalan dengan mulus. “To succeed we will build efficient and close cooperation with both consumer and producer countries to ensure a smooth process.”

Dari siaran pers yang disebar di websitenya, aturan ini akan mewajibkan para pengusaha atau perusahaan untuk melakukan uji tuntas dengan ketat jika mereka ingin memasarkan komoditasnya di pasar Uni Eropa. Komoditas yang diatur adalah minyak sawit, sapi, kedelai, kopi, coklat, kayu, dan karet, beserta produk turunannya.

Perusahaan pun wajib mengumpulkan data informasi grografis yang presisi terkait komoditas tersebut. Komoditas yang diawasi akan dievaluasi secara rutin untuk memastikan tidak ada pola deforestasi yang terjadi.

Kemudian, Komisi Uni Eropa akan menerapkan tolok ukur untuk menilai tingkat risiko negara produsen.  Kewajiban perusahaan akan bergantung pada tingkat risiko  negara produsen yang bermitra dengan mereka.

Secara internasional, Uni Eropa akan meningkatkan keterlibatan mereka dengan negara produsen untuk memastikan aturan yang baru ini diterapkan secara efektif dan melatih negara produsen bila diperlukan.

Langkah selanjutnya, Parlemen dan Dewan Uni Eropa akan secara formal mengesahkan  aturan. Ketika aturan ini sudah mempunyai kekuatan hukum, operator dan trader akan punya kesempatan selama 18 bulan untuk menerapkan aturan ini. Perusahaan menengah dan kecil diberi waktu yang lebih panjang dan juga pendampingan yang spesifik.

Deforestasi dan degradasi hutan adalah faktor utama terjadinya perubahan iklim dan kehilangan bidodiversitas.  FAO mengkalkulasikan ada 420 juta hektar hutan yang hilang akibat deforestasi pada rentang 1990 dan 2020. Luasan hutan yang hilang itu lebih besar daripada wilayah Uni Eropa.

The Intergovernental Panel on Climate Change (IPCC) menyebut 23% dari total gas emisi  sepanjang 2007 – 2016 datang dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan luas lainnya. Sekitar 11 % dari semua emisi  kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, umumnya berasal dari deforestasi, sisanya 12 % datang dari emisi langsung produksi pertanisan seperti peternakan dan pupuk.

Mardi Minangsari, Presiden Kaoem Telapak, mengungkapkan bahwa keputusan Uni Eropa ini adalah sebuah hal baik yang patut diapresiasi. “Ini adalah tren positif yang harus diapresiasi. Karena, ini merupakan regulasi anti-deforestasi pertama di dunia. Artinya, ada komitmen serius dari sisi konsumen dan pasar untuk berbenah. Di dalam negeri, penguatan regulasi dan perbaikan juga mesti terus dilanjutkan. Terutama di sektor utama yang terdampak seperti kayu dan kelapa sawit,” ungkapnya.