KAoem MUda Perempuan Sulawesi: Melihat Ancaman Kerusakan Alam di Tanah Sendiri

Oleh: Ulya Nur Fadilah*

Sulawesi merupakan salah satu kawasan strategis dalam lanskap pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Gugusan pulaunya menyimpan kekayaan ekologis luar biasa hutan tropis yang lebat, pesisir yang subur, serta ekosistem pulau-pulau kecil yang menjadi penopang hidup masyarakat lokal dan adat. Namun di balik kekayaan tersebut, tersimpan luka ekologis yang kian dalam akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Salah satu potret nyata dari krisis ini datang dari suara KAoem MUda, khususnya perempuan asal Sulawesi yang disampaikan saat diskusi online berjudul Menjaga Bumi, Menjaga Ruang Hidup diselenggarakan oleh KAoem MUda pada Minggu, 15 Juni 2025.

Elsa, perempuan muda dari Pulau Wawonii, menyampaikan bagaimana kehadiran tambang nikel telah mengubah wajah desanya. “Masyarakat sebelumnya bergantung pada sungai untuk kebutuhan air bersih sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci,” ujarnya.

Sejak pertambangan nikel beroperasi, kondisi sungai berubah drastis. Air menjadi keruh dan kotor, tak lagi layak dikonsumsi. Warga terpaksa mencari alternatif sumber air yang tidak selalu mudah dijangkau. “Dulu, kami bisa mandi, memasak, dan mencuci di sungai. Sekarang, airnya keruh, berlumpur, dan tidak bisa dipakai lagi,” Ujar Elsa.

Tak hanya itu, laut yang menjadi penopang utama ekonomi warga juga tercemar. Hasil tangkapan nelayan menurun drastis akibat limbah tambang. Warga Wawonii kehilangan dua sumber penghidupan utama: tanah dan laut.

Di Desa Mosolo, cerita serupa terdengar. Ibu Royani kehilangan sekitar 300 pohon cengkeh tanpa ganti rugi layak. Di Desa Sukarela Jaya, kebun kelapa Ibu Amalia rusak parah akibat genangan lumpur. “Kelapa-kelapa itu dulu tumbuh subur, sekarang mati pelan-pelan. Akar-akarnya tenggelam di tanah yang tak bisa bernapas,” ujarnya.

Ada lagi di Desa Sinaulu Jaya, dampak kesehatan mulai dirasakan. Ibu-ibu dan bayi mengalami gatal-gatal yang diduga berasal dari air tercemar yang mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertambangan bukan hanya soal kerusakan alam, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan yang nyata.

Kondisi serupa disampaikan oleh Zulfa, perempuan KAoem MUda dari Sulawesi Selatan. Ia menyoroti krisis ekologis yang mengancam Danau Towuti danau terbesar kedua di Indonesia yang kini dikepung sembilan perusahaan tambang, termasuk PT Vale Indonesia dengan konsesi seluas 70.566 hektar.

“Sungai-sungai yang jadi sumber air kini berlumpur dan tak bisa dipakai lagi. Sungai yang dulu memberi hidup, sekarang membawa lumpur dan ancaman,” ujar Zulfa.

Ironisnya, semua ini terjadi di tengah gencarnya kampanye transisi energi dan pembangunan mobil listrik, saat pemerintah yang terus mengampanyekan transisi energi sebagai bagian dari solusi krisis iklim, Namun menurut Zulfa, realitas di lapangan menunjukkan ruang hidup masyarakat justru diambil alih oleh korporasi tambang. “Danau Towuti bukan hanya sumber air, tapi juga lumbung pangan dan pusat kehidupan warga. Kini, konsesi-konsesi tambang mengelilinginya,” tegasnya.

Zulfa juga menyoroti ironi di balik narasi mobil listrik sebagai solusi krisis iklim. Ia menjelaskan bahwa baterai mobil listrik terdiri dari 48–60% komponen lithium yang berasal dari nikel. Artinya, tanpa nikel, tidak akan ada mobil listrik. “Tapi di balik itu, kami melihat kerusakan baru, khususnya di Laut Timur Sulawesi Selatan yang kini masuk dalam kategori Objek Vital Nasional karena menjadi penyedia nikel,” kata Zulfa.

Tidak hanya itu, hasil pemantauan udara yang dilakukan oleh timnya menunjukkan fakta mencengangkan, seperti hutan-hutan digunduli, tanah dikeruk, dan jalan-jalan tambang membelah kawasan hutan. Ia memberikan contoh konkret dengan menyebut Blok Tanamalia, sebuah wilayah di seberang Danau Towuti yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat sekaligus pusat ekosistem penting di kawasan timur Sulawesi Selatan.

Ancaman Reklamasi Menghantui Wilayah Pesisir

Dari wilayah pesisir Manado Utara ancaman juga datang, bentuk keresahan yang sama disuarakan oleh KAoem MUda perempuan bernama Natazia. Wilayah ini juga tengah berlangsung konflik agraria dan lingkungan yang melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Menurut Natazia, kasus ini bermula pada tahun 2021, ketika Gubernur Sulawesi Utara menghibahkan sebagian lahan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk pembangunan suatu instansi pendidikan. Menurut Natazia, lahan yang dihibahkan telah digarap oleh warga selama lebih dari 30 tahun dan menjadi sumber penghidupan mereka, juga satu-satunya ruang hidup dan identitas komunitas.

“Petani dan warga menolak pembangunan tersebut. Banyak di antara mereka adalah petani lansia yang telah menetap dan mengelola lahan itu selama lebih dari 50 tahun. Kehilangan lahan berarti kehilangan segalanya mata pencaharian, warisan, hingga keberlanjutan hidup,” ujarnya.

Selain permasalahan pembangunan infrastruktur, Natazia menyebutkan bahwa masalah lain juga muncul dari adanya rencana reklamasi yang dianggap akan membawa dampak buruk bagi lingkungan, masyarakat, dan masa depan kawasan pesisir Manado Utara.

“Rencana reklamasi akan dilakukan di wilayah pesisir yang berdekatan langsung dengan kawasan konservasi Pulau Bunaken, yang telah lama dikenal sebagai salah satu ikon wisata dan kekayaan ekosistem laut Indonesia. Masyarakat khawatir reklamasi ini akan mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, pencemaran lingkungan, konflik sosial antarwarga, serta hilangnya satu-satunya pantai alami yang masih tersisa di Manado Utara,” ucapnya.

“Jika reklamasi tetap dilakukan, dampaknya diperkirakan sangat luas. Tidak hanya akan menyebabkan kerusakan ekosistem dan terganggunya rantai makanan di laut, tetapi juga memicu banjir pesisir, hilangnya spesies laut seperti penyu, dan semakin terpinggirkannya masyarakat pesisir dari ruang hidup mereka yang telah diwariskan turun-temurun,” tambahnya.

Upaya KAoem MUda Melindungi Wilayah Tinggalnya

Meski berada dalam tekanan, mereka terus menunjukkan perlawanan dalam berbagai bentuk, demi mempertahankan ruang hidup dari eksploitasi yang kian meluas. Seperti aksi simbolik Masyarakat yang dilakukan dengan membentangkan spanduk besar di tepi Danau Towuti yang menutup konsesi tambang milik PT Vale Indonesia di Pegunungan Lumereo.

Lebih dari sekadar simbol, masyarakat juga terlibat aktif dalam pemantauan partisipatif. “Masyarakat turun langsung memantau wilayahnya. Mereka mencatat, mendokumentasikan, dan menandai lokasi-lokasi yang rusak. Inilah yang kami sebut sebagai pemantauan partisipatif,” jelas Zulfa.

Untuk menjawab krisis yang semakin luas, KAoem MUda Perempuan menilai perlu ada langkah strategis dan menyeluruh dari berbagai pihak. Pemerintah diminta mengedepankan prinsip keadilan ekologis dan sosial dalam setiap kebijakan pembangunan. Peninjauan ulang terhadap izin tambang dan reklamasi harus dilakukan secara serius, dengan audit lingkungan yang independen dan transparan.

Di sisi lain, masyarakat harus diperkuat baik dalam kemampuan advokasi, pemantauan, maupun perlindungan hak atas tanah dan air. Mereka juga harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Hanya dengan cara itu, transisi energi bisa benar-benar adil. Bukan sekadar kedok baru untuk perampasan ekologis.

*Penulis merupakan mahasiswa magang di Kaoem Telapak