Analisa yang dilakukan oleh Kaoem Telapak dan mitra kami EIA mengungkapkan Indonesia tidak benar-benar menyusun standar kelapa sawit berkelnjutannya menjadi lebih baik.

Perbaikan sistem sertifikasi kelapa sawbit berkelanjutan Indonesia (ISPO), yang dimulai sejak tahun 2016, dianggap sebuah batu lompatan yang dapat digunakan dalam memperbaiki sistem kelapa sawit berkelanjutannya dan mengatasi sejumlah permasalahan-permasalahan negatif lainya baik dari aspek lingkungan maupun sosial. Indonesia sendiri kini telah memiliki setidaknya 16.38 juta hektar perkebunana kelapa sawit – yang merupakan terbesar di dunia.

Namun dalam analisa terbaru terhadap rancangan standar ISPO yang baru menunjukan bahwa proses perbaikan tidak membawa perubahan yang signifikan dalam perbaikan peraturan dan tidak mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat sipil sebelumnya. Rancangan tersebut diantaranya tidak mengakomodir aspek HAM, seperti diantaranya Masyarakat Adar dan Komonitas Lokal dalam proses Informasi Terbuka dan Didahulukan (PADIATAPA) dan perlindungan yang jelas terhadap hutan alam….lihat lampiran dokumen