Dalam siaran pers, Kementerian ESDM menyebut masalah teknis dalam penerapan kebijakan co-firing ini. Perbedaan karakteristik antara batu bara dengan biomassa menyebabkan masalah di boiler pembangkit listrik dan feeding equipment.

Di tambah lagi, persoalan pasokan biomassa menjadi tantangan tersendiri. Di lansir dari katadata.co.id, Kementerian ESDM memprediksi jumlah biomassa yang dibutuhkan pada program co-firing dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2021 – 2030 akan terus meningkat. Kementerian ESDM memproyeksikan angka biomassa yang dibutuhkan sebanyak sebelasa juta ton per tahun.

Sementara itu, laporan dari Trend Asia menyebut bahwa kebijakan co-firing sebagai sebagai “false energy transition” atau transisi energi yang keliru.  Laporan itu menyebut, untuk memasok biomassa dari kayu misalnya, pemerintah perlu lahan 2,33 juta hektar atau setara dengan 35 kali luas Jakarta untuk membangun Hutan Energi Terbarukan. Penyediaan biomassa ini, menurut Trend Asia, akan meningkatkan gas emisi rumah kaca milik Indonesia sebanyak 26,48 juta ton  karbon dioksida per tahun.

Sampai tahun 2022 ini, kebijakan co-firing baru dalam tahap uji coba. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, menurut Cak Imin, Kementerian ESDM dan Perusahaan Listrik Negara , harus menghormati dan menjalankan Peraturan Penerintah terkait penyelenggaraan kehutanan termasuk mengikuti skema Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang telah dibangun Indonesia sejak tahun 2009 dalam memperoleh suplai biomassanya. “Mestinya ESDM juga menerapkan SVLK,” ungkapnya.