Artikel ini ditulis oleh: Kaoem Telapak
pada April 24, 2026
No Comments

Buah Manis Perjuangan Panjang Meraih Kepastian Hukum Kelompok Tani Hutan (KTH) Gunung Halimun Salak

Di Sukabumi, Jawa Barat, sosok Muhamad Kosar tak hanya dikenal sebagai pendamping, tapi juga sebagai kawan seperjuangan bagi para petani yang terpinggirkan oleh batas kawasan konservasi. Sebagai anggota Kaoem Telapak yang menjadi penggerak di Yayasan Aksi Konservasi Bersama Rakyat (Aksara), Kosar telah menghabiskan waktu bertahun-tahun merajut kembali harapan para petani di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Baginya, hutan bukan sekadar deretan pohon, melainkan ruang hidup yang harus dikelola dengan martabat.

Bayang-Bayang Kriminalisasi di Tanah Sendiri

Akar perjuangan ini bermula dari tahun 2003, saat perluasan kawasan TNGHS mengubah status tanah garapan warga menjadi “ilegal” dalam semalam. Kehidupan petani yang semula tenang di bawah Perum Perhutani, tiba-tiba berubah menjadi tegang dan mencekam. “Bayangkan, kopinya masih hangat, tungkunya masih hidup, tapi orangnya sudah tidak ada. Mereka lari ketakutan hanya karena melihat orang berpakaian rapi dari kejauhan.” kenang Kosar mengingat masa-masa sulit belasan tahun silam.

Ketegangan mencapai titik didih pada tahun 2008 melalui tragedi penangkapan Pak Lili dan Pak Atang oleh operasi hutan. Mereka dikriminalisasi hanya karena menggunakan kayu sisa peninggalan lama untuk memperbaiki rumah yang nyaris roboh. Peristiwa ini membekas di hati warga dan menjadi pemantik bagi Kosar untuk memastikan bahwa hukum tidak boleh lagi meminggirkan rasa kemanusiaan.

Titik Balik yang Berbuah Manis

Titik balik muncul saat Peraturan Dirjen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kemitraan Konservasi diterbitkan. Kosar melihat ini sebagai celah keadilan yang harus segera dimanfaatkan. Sejak 2019, ia bergerak menyatukan warga ke dalam 14 Kelompok Tani Hutan (KTH) Kabupaten Sukabumi di 4 desa. Prosesnya tidak instan; ia harus memulihkan kepercayaan diri warga yang selama puluhan tahun merasa “kalah” oleh sistem. “Semangat kita itu semangat bareng-bareng, semangat gotong royong, semangat untuk bersama-sama mengembangkan potensi yang ada.” tutur Kosar, menekankan pentingnya semangat kolektif dalam setiap langkah perjuangannya.

Penantian panjang selama dua dekade akhirnya berbuah manis di tahun 2023. Sebanyak 14 KTH yang menaungi lebih dari 1.200 petani resmi mendapatkan pengakuan hak kelola lahan melalui skema Kemitraan Konservasi. Kini, tidak ada lagi rasa takut saat bertemu petugas. Status hukum saat ini bahkan berhasil mengubah pola pikir warga dari sekadar “menggarap” menjadi “menjaga”.

Penandatanganan perjanjian kerja sama kemitraan konservasi BTNGHS dengan 14 KTH di Kabupaten Sukabumi dan 1 KTH di Kabupaten Bogor, 7 April 2023 (Kemenhut)

Keberhasilan ini dibuktikan dengan penanaman 83 ribu pohon hasil kolaborasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). Jika dulu bibit sering dicabut warga sebagai bentuk protes, kini tingkat keberhasilan tumbuh mencapai 98 persen. Warga menjaga setiap batang pohon karena mereka tahu, masa depan mereka tertanam di sana.

Langkah Menuju Kemandirian Bersama Hutan

Pasca-legalitas, Kosar tidak berhenti. Melalui Yayasan Aksara, ia mendorong diversifikasi ekonomi agar dapur warga tetap mengepul tanpa harus merusak hutan. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam mengelola hasil hutan bukan kayu hingga budidaya madu Trigona menjadi babak baru dari kemandirian warga.

Sebagai penutup, Kosar memberikan refleksi mendalam yang menjadi kompas bagi gerakan Kaoem Telapak di tingkat basis: “Seburuk-buruknya program pemerintah yang diturunkan, kalau masyarakatnya di tingkat basis siap mengelola dengan penyesuaian sesuai kepentingannya, aku pikir itu bisa kuat.”

Kisah dari kaki Gunung Halimun Salak ini mengajarkan satu hal penting, yakni bahwa konservasi sejati hanya bisa tegak berdiri jika ia berjalan beriringan dengan keadilan bagi manusia di dalamnya.