Di luar krisis kesehatan, ketimpangan sosial juga melekat pada proyek raksasa tersebut. Kampanye penyerapan tenaga kerja lokal yang selalu dijanjikan saat pembangunan unit baru nyatanya hanya sekadar janji di awal masa konstruksi. Setelah pabrik beroperasi, warga lokal kembali tersisih. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan PLTU yang secara fisik semakin membatasi ruang hidup nelayan lokal. Berdasarkan keluhan langsung dari masyarakat pesisir, keberadaan kawasan industri ini membuat populasi ikan di pesisir kian berkurang. Akibatnya, nelayan terpaksa melaut lebih jauh melampaui area tangkap tradisionalnya demi mencari ikan, dengan musim dan hasil tangkapan yang juga kian tak menentu.
Dalam situasi yang timpang tersebut, Panji tidak sekadar menjadi pengamat. Berbekal data dan pengalaman lapangan yang ia miliki, ia secara aktif turun mendampingi warga terdampak. Ia membantu masyarakat di tingkat tapak untuk mengorganisir diri, menyuarakan hak-hak kesehatan yang dirampas oleh polusi, serta memastikan bahwa kerugian ekologis dan sosial warga tidak terus diabaikan.
Merawat Ruang Hidup di Pulau Sangiang
Di luar krisis polusi di daratan utama, kerja pendampingan Panji juga menjangkau masyarakat pesisir di Pulau Sangiang, Kabupaten Serang. Di pulau kecil yang berada di antara Selat Sunda ini, warganya tengah berhadapan dengan ketidakpastian tata ruang dan konflik agraria melawan pihak pengembang swasta.
Secara administratif, daratan Pulau Sangiang terbagi ke dalam dua zona kepemilikan. Sebagian wilayah masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Laut yang berada di bawah kewenangan institusi kehutanan, sementara sebagian lainnya dikuasai oleh PT Kalimaya Putih melalui skema Hak Guna Bangunan (HGB). Perusahaan tersebut awalnya menargetkan pembangunan perumahan dan resor, yang pada akhirnya meminggirkan ruang hidup warga lokal.
Namun, sebuah momentum krusial muncul. HGB milik pengembang tersebut kini telah kedaluwarsa, menghentikan seluruh aktivitas pembangunan fisik dan menyisakan status lahan yang kosong pada peta pertanahan. Melihat celah ini, Panji bersama Pena Masyarakat bergerak cepat mendorong upaya pemetaan wilayah secara mandiri dan pemulihan hak atas tanah (reclaiming).
Mereka mendampingi warga untuk mengukur dan memetakan dengan tegas mana batas kawasan permukiman dan area kebun kelapa milik masyarakat. Target minimalnya adalah memastikan kawasan yang sudah dikuasai masyarakat tidak lagi diotak-atik atau diklaim sepihak. Lebih jauh dari itu, advokasi ini bertujuan untuk merebut kembali hak tanah tersebut agar masyarakat Pulau Sangiang bisa memperoleh sertifikat hak milik yang sah dari negara.
Kalau itu bisa dilanjut dan masyarakat goal, menang, itu akan menjadi salah satu kemenangan terbesar untuk masyarakat. Menjadi pelajaran di tingkat nasional bahwa masyarakat desa bisa melakukan reclaiming tanah yang tadinya HGB menjadi sertifikat milik pribadi, asalkan diadvokasi dan diusahakan,
tegas Panji.
Perjuangan di Sangiang bukan sekadar soal mempertahankan tanah, tetapi juga merawat kemandirian ekonomi. Meski jumlah kepala keluarga yang bertahan kian menyusut karena tergiur ganti rugi pihak pengembang, warga yang tersisa membuktikan bahwa pulau tersebut memiliki potensi ekowisata yang menjanjikan.
Masyarakat lokal kini mandiri mengelola rumah mereka sebagai tempat singgah bagi wisatawan. Perairan Sangiang yang berstatus taman wisata laut menawarkan titik selam (diving) yang memukau, ditambah dengan kegiatan edukasi lingkungan seperti penanaman bakau hingga pelepasan tukik hasil penangkaran penyu. Kolaborasi antara pelestarian alam dan ekowisata yang dikelola langsung oleh warga ini menjadi bukti nyata bahwa ruang hidup pesisir jauh lebih bernilai ketika dikelola oleh masyarakatnya sendiri.
Merawat Asa melalui Ekowisata dan Konservasi
Perjalanan advokasi di Pulau Sangiang bukan sekadar urusan memenangkan konflik agraria, melainkan bagaimana memastikan kehidupan masyarakat di atasnya terus berlanjut. Di tengah berbagai keterbatasan, Panji tetap memastikan bahwa komunikasi dan silaturahminya dengan warga pulau tetap hidup. Ia melihat bahwa Pulau Sangiang menyimpan magnet ekowisata yang bisa menjadi urat nadi perekonomian warga jika dikelola dengan kemandirian penuh.
Cita-cita terbesarnya adalah menyinergikan kekuatan warga lokal dengan pihak kehutanan untuk membangun kawasan wisata edukasi yang ramah lingkungan. Salah satu potensi terbesar yang ia soroti adalah upaya konservasi penyu. Selama ini, fasilitas penangkaran dan kegiatan pelepasan anak penyu (tukik) ke lautan lepas memang sudah berjalan, namun Panji bermimpi agar masyarakat lokal bisa lebih banyak dilibatkan secara langsung.
Harapannya masyarakat di sana bisa mandiri secara ekonomi. Kalau pulau itu dikelola dengan cukup bagus dan kehutanannya juga baik, itu bisa jadi kolaborasi. Nanti ada yang mau wisata pantai, wisata bakau, atau penangkaran penyunya lebih diperbanyak dan masyarakat diajak gabung. Pelepasan tukik juga bisa,
papar Panji.
Gagasan ini nyatanya mulai menemukan pijakannya lewat berbagai kunjungan study tour dari kelompok anak sekolah, seperti siswa SMP, yang menjadikan Sangiang sebagai laboratorium alam.
Panji memandang bahwa kegiatan interaktif—seperti menanam bakau hingga merasakan langsung pengalaman melepas tukik di pinggir pantai—memiliki daya tarik yang luar biasa jika dikemas ke dalam sebuah paket wisata edukasi. Keterlibatan pelajar ini bukan sekadar rekreasi semata. Melalui langkah-langkah membumi inilah, Panji merawat asa—menanamkan kepedulian lingkungan pada generasi muda, memastikan ekosistem pesisir tetap lestari, sekaligus menghidupi masyarakat yang telah menjaganya selama puluhan tahun.
