fbpx

Tata Kelola Lahan & Hutan
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

Penghancuran hutan besar-besaran dan pembalakan liar menuntut untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menjamin kayu yang dipanen mematuhi hukum Indonesia dan melindungi hutan. Lebih lanjut, dengan menjual kayu yang bersumber legal dapat meningkatkan penerimaan pasar sambil melestarikan hutan dan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Permasalahan

Hutan dunia memiliki nilai potensi yang besar terlepas dari potensinya sebagai penghasil kayu. Hutan memiliki peran dan fungsi vital antara lain sebagai mata pencaharian, budaya dan keanekaragaman hayati, serta membantu dalam memerangi krisis iklim. 

Di era puncak pembalakan liar di tahun 2000-an, Indonesia telah kehilangan rata-rata 2,8 juta hektar hutan per tahun. Selama periode itu, 80 persen kayu yang diekspor dari negara tersebut diperkirakan ilegal. Bila dihitung secara ekonomi sederhana, maka negara berdampak kehilangan pendapatan sekitar 40 triliun rupiah ($ 4,35 miliar) setahun.

Di luar masalah ekonomi, kejahatan hutan juga berdampak pada konsekuensi lingkungan dan sosial yang sangat besar. Selama ini, perusakan hutan dianggap sebagai kejahatan tanpa korban. Hal ini tercermin dari pendekatan pemerintah pada periode tersebut, yaitu dengan tidak membidik kepada para penjahat atau oknum yang sebenarnya, dan malahan cenderung mengkriminalisasi masyarakat lokal.

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia akhirnya menarik perhatian internasional. Dari sekian banyak masalah kehutanan tersebut, dunia menuntut agar Indonesia menghentikan pembalakan liar dan deforestasi. Masalah pun terus berlanjut, sampai kayu dan produk kayu Indonesia masuk daftar hitam di banyak negara barat yang menuntut agar produk kehutanan Indonesia mengutamakan prinsip kelestarian dan berkelanjutan. 

Adanya tekanan internasional tersebut, maka pemerintah mulai untuk melakukan tindakan tegas terhadap aksi pembalakan liar dan degradasi hutan.  Mulai tahun 2001, Indonesia mengintensifkan penyelidikan kasus pembalakan liar, yang mencapai puncaknya pada tahun 2006 dengan total 1.705 kasus yang telah diselidiki. Walaupun begitu, angka ini tidak dapat mencerminkan parahnya pembalakan liar karena kebanyakan kasus tidak pernah terbawa ke pengadilan.

Indonesia mulai membahas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sendiri pada tahun 2003. Tujuan utama SVLK adalah memastikan kelestarian hutan Indonesia sebagai sumber utama industri berbasis kayu. SVLK dirancang sebagai langkah meningkatkan penegakan hukum dalam memerangi pembalakan liar dengan mempersulit perdagangan kayu ilegal dari hulu hingga hilir. 

SVLK memanfaatkan kekuatan pasar untuk memerangi pembalakan liar dengan memberikan insentif kepada pelaku industri kayu yang menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Sistem tersebut memberikan insentif terhadap legalitas dengan memberikan akses pasar untuk produk yang terverifikasi legal dan memblokir akses untuk produk ilegal.

Upaya sistem inipun berhasil bergerak karena adanya kerjasama multipihak yang terdiri dari instansi pemerintah terkait, pelaku industri kehutanan dan kelompok masyarakat sipil. Tim ini berhasil menerjemahkan legalitas ke dalam seperangkat indikator kriteria. Seiring dengan proses negosiasi, pemerintah secara resmi mengadopsi peraturan SVLK pada tahun 2009 melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009

Setelah bertahun-tahun usaha kampanye, Uni Eropa (UE) menanggapi dengan membentuk kerangka kerja pemerintahan yang dibangun untuk mencegah kayu ilegal menembus rantai pasokan kayu di UE. Kerangka kerja tersebut dikenal sebagai Rencana Aksi Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola, dan Perdagangan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade/FLEGT).

Inti dari Rencana Aksi FLEGT adalah Voluntary Partnership Agreements (VPA) – kesepakatan perdagangan bilateral yang dinegosiasikan antara negara-negara penghasil kayu dan UE – yang dirancang untuk mencegah produk kayu ilegal memasuki rantai pasokan dan kemudian sampai ke konsumen Eropa.

Pada November 2016, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mengekspor produk kayu di bawah FLEGT – secara efektif menciptakan rantai pasokan kayu hijau terkontrol pertama di dunia. Awalnya dirancang untuk membantu memerangi pembalakan liar, SVLK telah berubah menjadi sistem jaminan legalitas kayu yang diakui secara global.

Namun terlepas dari semua kemajuan yang telah dicapai dengan susah payah, ancaman terhadap perdagangan kayu legal Indonesia masih terus berlangsung. Contoh terbaru adalah saat Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/2020 (P 15/2020). 

Memakai dalih stimulus ekonomi dalam menghadapi pandemi virus Covid-19, usulan perubahan tersebut berupaya melemahkan sistem SVLK nasional melalui deregulasi besar-besaran. Tentunya hal tersebut akan mendorong kembali pembalakan liar dan perdagangan ilegal, yang artinya menghapus kembali komitmen Indonesia dan semua kemajuan yang telah dicapai untuk menuju tata kelola hutan yang baik dan berkelanjutan.

Kaoem Telapak bersama Environmental Investigation Agency (EIA) turut menyerukan Pemerintah Indonesia untuk memikirkan kembali langkah yang telah diambil dan mendorong pemerintah untuk segera mencabut P15/2020, di mana aturan ini merusak kredibilitas Indonesia sebagai negara penyuplai kayu legal di pasar internasional.

Setelah reaksi yang datang baik dari dalam maupun luar negeri dalam menentang P 15/2020, maka Pemerintah merespon segera, dan mencabut Permendag ini dengan diterbitkannya regulasi terbaru yaitu Permendag No 45/2020 (P45/2020) mengubah P15/2020 menjadi tidak berlaku. Isi P45/2020 ialah mengembalikan ke peraturan sebelumnya yaitu Permendag No 84/2016, di mana setiap produk ekspor kehutanan diwajibkan menggunakan Dokumen V-Legal.

Situs ini masih dalam versi Beta dan masih dalam pengembangan. Situs ini masih dapat diakses tapi mungkin akan mengalami ketidaknyamanan selama menjelajah situs ini.

Situs ini masih dalam versi Beta dan masih dalam pengembangan. Anda masih bisa mengaksesnya namun mungkin akan mengalami ketidaknyamanan selama menjelajah situs ini.