fbpx

Menu

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Isu Terkait

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pertama kali diakui oleh pemerintah tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 19 / Permentan / OT.140 /3/2011. Tahun 2015, peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2015. Lima tahun kemudian Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 44 Tahun 2022.

Dalam Perpres No. 44 Tahun 2020, pemerintah mendefinisikan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

ISPO lahir berkat upaya masyarakat sipil Indonesia meyakinkan pemerintah untuk bertindak tegas atas masifnya ekspansi perkebunan sawit yang kerap kali dilakukan dengan cara membakar hutan, meminggirkan masyarakat adat dan komunitas lokal, serta melibas keanekaragaman satwa dan tanaman yang ada disekitarnya.

Perpres No. 44 Tahun 2020 mewajibkan Perkebunan Sawit dan Pekebun Sawit untuk memiliki sertifikasi ISPO. Dalam Perpres tersebut tertulis sanksi buat yang melanggar, dari mulai sanksi tertulis sampai dengan pencabutan sertifikat ISPO.

Meskipun begitu, Perpres No. 44 Tahun 2020 bukan tanpa catatan. Abu Meridian, Anggota Kaoem Telapak, menyebut niat Pemerintah memperkuat ISPO masih setengah hati. Buktinya, peran pemantau independen untuk ISPO tidak tertulis jelas dalam Perpres tersebut.

“Tidak jelas peran pemantau independen dalam perpres bisa menyebabkan mereka tak memiliki kekuatan hukum dalam pemantauan dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO,” katanya, seperti dilansir laman Mongabay.co.id.

Usulan masyarakat sipil mengenai penyertaan prinsip hak asasi manusia dalam Perpres pun tidak diakomodasi oleh Pemerintah. Padahal, saat konsultasi publik di empat wilayah pada tahun 2017, masyarakat sipil telah mengajukan usul agar Perpres menyertakan prinsip hak asasi manusia dan prinsip ketelusuran.

Melihat sikap Pemerintah yang masih setengah hati, maka dinamika penguatan ISPO harus senantiasa dikawal. Kaoem Telapak akan terus mengawal dinamika penguatan ISPO ini demi terwujudnya keadilan antarunsur alam dan generasi.

Artikel Terkait

SITUS INI MENGGUNAKAN COOKIE

Beberapa cookie ini penting, sementara yang lain membantu kami meningkatkan pengalaman Anda dengan memberikan wawasan tentang bagaimana situs digunakan.

Untuk detail lebih lanjut atau untuk mengubah pilihan persetujuan Anda kapan saja – lihat Kebijakan Privasi dan Cookie kami

Cookie Dasar

Cookie yang diperlukan mengaktifkan fungsionalitas inti. Situs web tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa cookie ini, dan hanya dapat dinonaktifkan dengan mengubah preferensi browser Anda

Cookie analitik membantu kami meningkatkan situs web kami dengan mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang penggunaannya