fbpx

Saatnya Serius Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Tindaklanjut Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
UU TPPU
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan membatalkan keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU). Sebelum dibatalkan Mahkamah, Penjelasan Pasal 74 menghambat upaya pemberantasan
tindak pidana pencucian uang karena membatasi jumlah lembaga yang berhak melakukan
penyidikan dalam kasus pencucian uang.


Padahal kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang “menghidupkan” kejahatan tindak
pidana asal, seperti korupsi, perdagangan orang, narkotika, pembalakan liar, pencurian ikan (illegal
fishing) dan berbagai jenis kejahatan lain (terdapat 26 lebih jenis tindak pidana asal pencucian
uang). Jika terhadap kejahatan asal tersebut dapat diberi sanksi tindak pidana pencucian uang,
maka pelaku kejahatan akan mudah “dimiskinkan” sehingga pelaku kejahatan tidak tumbuh dan
menjadi besar.


Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, penyidik kasus pencucian uang
berdasarkan Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8/2010 itu dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 6
(Enam) lembaga, yaitu:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Kejaksaan;
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
4. Badan Narkotika Nasional;
5. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.


Padahal jika dilihat ketentuan Pasal 74, lembaga yang dapat melakukan penyidikan kejahatan
pencucian uang sangat luas. Ketentuan ini mengatur bahwa seluruh lembaga yang melakukan
penyidikan tindak pidana asal dapat menjadi penyidik tindak pidana pencucian uang. Artinya,
sepanjang terdapat tindak pidana yang berkaitan dengan upaya pencucian uang hasil kejahatan
maka setiap lembaga yang menyelidiki kejahatan asalnya dapat melanjutkan penyidikan dengan
menggunakan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku.


Itu sebabnya Penjelasan Pasal 74 terasa janggal karena penjelasan itu mengabaikan ketentuan
batang tubuh Pasal 74 yang membuka ruang lembaga penyidik tindak pidana asal pencucian uang
dapat mengembang perkara. Secara ilmu perundang-undangan pun, penjelasan tidak dapat berisi
norma yang berbeda dengan ketentuan batang tubuh pasal-pasal sebuah peraturan perundangundangan.
Berdasarkan prinsip tersebut Mahkamah kemudian membatalkan keberadaan Penjelasan Pasal 74
UU TPPU yang menyebabkan terbukanya potensi pelaku tindak pidana pencucian uang yang
melakukan “laundry” hasil kejahatannya dengan berbagai jenis bisnis kejahatan lain.



Masa Depan Pemberantasan Cuci Uang Hasil Kejahatan

Dengan putusan MK tersebut, pemberantasan kejahatan pencucian uang diharapkan membaik.
Berbagai jenis kejahatan seperti korupsi, perdagangan manusia, narkotika, terorisme, illegal
logging, illegal fishing, kejahatan perpajakan dan berbagai jenis tindak pidana lainnya dapat
diberantas dengan menggunakan instrumen baru ini. Para pelaku kejahatan pencucian uang dan
tindak pidana asal tersebut dapat diberikan sanksi berat dan “dimiskinkan” dari keuntungan hasil
kejahatannya.


Sejauhmana putusan MK ini dapat dijalankan di lapangan? Ini merupakan tantangan tersendiri
sebab tanpa ada niat baik dan kesungguhan aparat untuk menjerat pelaku dengan pasal-pasal
pencucian uang maka Putusan MK yang baik tidak akan memiliki makna. Perlu kerjasama yang
sungguh-sungguh antara aparat.


Bagi aparat yang mengabaikan putusan MK maka telah terjadi pelanggaran konstitusional.
Kepatuhan kepada UUD 1945 merupakan penghormatan terhadap hukum tertinggi. Oleh karena
itu perlu dibangun mekanisme baru dalam menjalankan putusan MK tersebut. Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk
memastikan pemberantasan pencucian uang dapat menyusun peraturan teknis untuk dapat
digunakan oleh lembaga-lembaga penyidik kasus tindak pidana asal untuk memberantas tindak
pidana pencucian uang. Tentu saja kerjasama multi-stakeholder menjadi sangat diperlukan agar
tercipta kesinambungan dalam pemberantasan kejahatan ini.


Dengan demikian Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Pencucian Uang mendesak berbagai pihak
melakukan hal-hal sebagai berikut:


1. Menjalankan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tanpa
terkecuali;
2. PPATK membentuk aturan teknis agar upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang
dapat berkesinambungan antara lembaga penyidik tindak pidana asal;
3. PPATK harus menjadi koordinator dalam membangun kerjasama yang berkesinambungan
antar lembaga penyidik dengan membentuk peraturan teknis tata laksana penyelenggaraan
tugas dan kewenanga penyidik PPNS dalam pemberantasan tindak podana pencucian uang;
4. Lembaga penyidik tindak pidana asal yang telah dapat menjadi penyidik tindak pidana
pencucian uang harus membangun kerjasama multi-stakeholder untuk memberantas
kejahatan pencucian uang secara maksimal;
5. Masyarakat memantau efektivitas ketentuan baru ini dan dapat melaporkan potensi kasuskasus pencucian uang dari tindak pidana asal yang sudah ditangani aparat maupun patut diduga sebuah kejahatan merupakan bagian dari kejahatan pencucian uang.

Untuk lengkapnya simak diskusi terkait dalam channel Youtube Kaoem Telapak berikut ini:
https://www.youtube.com/watch?v=B2ivJGBmS8g


Hormat,
Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Pencucian Uang

CP Tim Hukum:
1. Roni Saputra / Auriga (081266708882)
2. Lalola E. Kaban / ICW (081290112168)
3. Ibnu Syamsu / Dewi Keadilan (082228682201)

Publication Category:

Campaign:

Tag:

Dengan mendaftarkan email ini, anda setuju untuk menerima seputar berita, tawaran, dan informasi dari Kaoem Telapak. Klik disini untuk mengunjungi Kebijakan Privasi Kami. Tautan untuk berhenti menerima pemberitahuan disedeiakan pada setiap email.

Situs ini masih dalam versi Beta dan masih dalam pengembangan. Situs ini masih dapat diakses tapi mungkin akan mengalami ketidaknyamanan selama menjelajah situs ini.

Situs ini masih dalam versi Beta dan masih dalam pengembangan. Anda masih bisa mengaksesnya namun mungkin akan mengalami ketidaknyamanan selama menjelajah situs ini.