fbpx

Menu

Perlindungan Hak Masyarakat Adat Perlu Dipertimbangkan Dalam Perundingan Indonesia – EU CEPA

Oleh : Anang Sidik

Pada November 2021 lalu Indonesia tengah melangsungkan perundingan negosiasi Indonesia – Uni Eropa CEPA ke-11. Uni Eropa merupakan tujuan ekspor dan mitra strategis bagi Indonesia, apalagi pada tahun 2020 nilai total perdagangan Indonesia – Uni Eropa mencapai 25,5 miliar dolar.

Masyarakat adat Dayak Kinipan

Perundingan yang berlangsung sejak tahun 2016 ini masih terkendala beberapa problem seperti bagaimana mengatasi pandemi COVID-19. Ditambah Komisi Uni Eropa saat itu tengah mengeluarkan beberapa kebijakan yang cenderung menghambat seperti European Green Deal, CBAM dan proposal regulasi uji tuntas produk bebas deforestasi (deforestation free product). Di sisi Indonesia, munculnya UU Cipta Kerja justru dijadikan momentum bagi pemerintah untuk menjadi daya ungkit terutama dalam meningkatkan akses pasar barang jasa, investasi dan peningkatan ekonomi. 

Situs resmi Kementerian Perdagangan menyebutkan, kedua belah negara membahas 14 isu penting, yaitu perdagangan barang,   perdagangan   jasa,   investasi,   kompetisi,   ketentuan   asal   barang,   hambatan   teknis perdagangan,  sanitasi  dan  fitosanitasi,  instrumen  pengamanan  perdagangan,  perdagangan  dan pengembangan  berkelanjutan,  usaha  kecil  menengah,  kerja sama  ekonomi  dan  peningkatan kapasitas, pengadaan pemerintah, penyelesaian sengketa, serta transparansi dan good regulatory practice.

Salah satu isu penting yang perlu diperhatikan adalah perdagangan dan pengembangan berkelanjutan (trade and sustainable development). Isu tersebut perlu menjadi perhatian kritis karena terdapat tiga komoditas penting yang diatur seperti minyak nabati, kayu dan perikanan berkelanjutan. Sesuai dengan data terakhir bahwa komoditas andalan Indonesia ke Uni Eropa adalah minyak kelapa sawit dan pecahannya.  

Perundingan perdagangan yang berdampak luas bagi publik seperti IEU CEPA perlu memperhatikan aspek sosial dalam kerangka atau mekanisme perundingan. Apalagi komoditas yang diatur dalam perjanjian memperlihatkan rantai suplai hingga ke tingkat komunitas terkecil. Perlu diperhatikan secara serius bagaimana aspek keberlanjutan dan mekanisme pengawasan terhadap misalnya, pelanggaran hak pekerja dan hak-hak masyarakat adat dalam lingkaran industri kelapa sawit. Baru-baru ini sebuah laporan menyebutkan bahwa konflik yang terjadi akibat ekpansi perkebunan kelapa sawit didominasi oleh penyerobotan lahan (land grabbing), mekanisme plasma bermasalah dan perkebunan yang melanggar regulasi. 

Hal tersebut tentu menjadi perhatian bersama, terlebih Uni Eropa tengah meningkatkan standar yang tinggi melalui regulasi atau kebijakan-kebijakan tidak hanya untuk profit dan keberlanjutan lingkungan namun juga menjunjung asas-asas perlindungan hak asasi manusia. 

Bagikan
Kategori

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dengan mendaftarkan email ini, anda setuju untuk menerima seputar berita, tawaran, dan informasi dari Kaoem Telapak. Klik disini untuk mengunjungi Kebijakan Privasi Kami. Tautan untuk berhenti menerima pemberitahuan disedeiakan pada setiap email.

SITUS INI MENGGUNAKAN COOKIE

Beberapa cookie ini penting, sementara yang lain membantu kami meningkatkan pengalaman Anda dengan memberikan wawasan tentang bagaimana situs digunakan.

Untuk detail lebih lanjut atau untuk mengubah pilihan persetujuan Anda kapan saja – lihat Kebijakan Privasi dan Cookie kami

Cookie Dasar

Cookie yang diperlukan mengaktifkan fungsionalitas inti. Situs web tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa cookie ini, dan hanya dapat dinonaktifkan dengan mengubah preferensi browser Anda

Cookie analitik membantu kami meningkatkan situs web kami dengan mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang penggunaannya