Upaya memperjuangkan hak Perempuan Adat kembali digaungkan dalam peringatan International Women’s Day (IWD) 2025. Perempuan Adat adalah garis terdepan dalam merawat alam dan penghidupan, serta mempertahankan hak komunitas mereka. Peran Perempuan Adat krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kedaulatan pangan. Merekat bukan hanya pengguna hutan dan tanah, tetapi juga merawat budaya tradisi dan penjaga pengetahuan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Minimnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Perempuan Adat membuat ruang hidup Perempuan Adat semakin terbatas.

Di tengah tantangan ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, kami berharap segera dibahas dan disahkan. Veni Siregar, koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat mengatakan RUU Masyarakat Adat yang telah diperjuangkan lebih dari dua dekade seharusnya menjadi solusi konkret untuk DPR RI memperjuangan dengan mengsahkan kebijakan ini sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat.

“Tanpa payung hukum yang kuat, Masyarakat Adat, terutama Perempuan Adat, terus menghadapi ancaman kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi saat memperjuangkan hak Masyarakat Adat,” ucap Veni.