Jakarta, 4 Mei 2017 – Sedikitnya 2,7 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut atau setara dengan 5 kali luas Pulau Bali raib selama enam tahun pelaksanaan kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.
Pada periode yang sama, setiap tahunnya 28 % titik api telah menghancurkan kawasan hutan yang dilindungi dalam peta Moratorium.
Demikian temuan yang mengkhawatirkan dari pelaksanaan kebijakan Moratorium yang diungkap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global hari ini di Jakarta. Temuan itu menunjukkan selama enam tahun kebijakan berjalan, telah terjadi pengurangan luasan wilayah penundaan izin baru seluas 2,701,938 hektar. Ironinya, luasan wilayah itu tidak diketahui kemana dialihfungsikan.