Criminal Neglect: Gagalnya Penegakan Hukum Dalam Menghentikan Pembalakan Liar di Indonesia

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Bogor, 13 Januari 2021- Ketidakmampuan sistem hukum Indonesia dalam memidana para pelaku pembalakan dan perdagangan kayu ilegal sangat mencederai berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi pembalakan liar dan deforestasi.

Riset terbaru oleh Kaoem Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) mengungkap bahwa dari setidaknya 50 perusahaan yang telah diselidiki dan terbukti menjual kayu ilegal secara langsung maupun tidak langsung, hanya kurang dari 10 perusahaan diproses hukum melalui pengadilan.

Salah satu kasus yang mengejutkan adalah ketika Mahkamah Agung mengembalikan kayu ilegal senilai 23,2 miliar rupiah kepada seorang penjahat kayu yang telah terbukti bersalah dan dipidana hukuman penjara.

Laporan berjudul “Criminal Neglect: Gagalnya Penegakan Hukum Dalam Menghentikan Pembalakan Liar di Indonesia” merupakan analisis tentang tindakan penegakan hukum dan proses peradilan terhadap sejumlah perusahaan dan direktur perusahaan karena memperdagangkan kayu ilegal pada tahun 2018-2020.  

Laporan ini menjelaskan bahwa pengadilan tidak mengindahkan pedoman dan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak transparan dan serta tidak memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh lembaga peradilan.

Juru Kampanye Hutan Senior EIA, David Gritten, menuturkan, “Minimnya keterbukaan informasi dan diperparah dengan beberapa putusan pengadilan yang tampak irasional menimbulkan kekhawatiran mengenai banyaknya pelaku kejahatan yang bebas dari jeratan hukum atau mendapatkan keringanan hukuman tanpa adanya penjelasan dari pengadilan.”

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya signifikan untuk menghentikan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Namun ketika kasus kejahatan hutan sampai di pengadilan, tantangan dan ketidakmampuan dalam mengatasi kasus-kasus ini semakin tampak nyata. Hal ini terlihat dari kondisi sebagai berikut

  • – Perusahaan yang terbukti bersalah menjual kayu ilegal masih tetap diizinkan mengeluarkan dokumen rantai pasok yang sah;

  • – Beberapa perusahaan yang telah terbukti bersalah memperdagangkan kayu illegal masih tetap beroperasi, meskipun perusahaan tersebut telah diperintahkan untuk ditutup operasinya oleh putusan pengadilan;

  • -Putusan pengadilan yang berdasarkan hukum seharusnya diungkapkan kepada publik, justru malah dirahasiakan; dan

  • -Hampir tidak ada tindakan yang dilakukan terhadap direktur dari perusahaan yang terbukti bersalah menjual kayu ilegal.

Salah satu contoh yang paling mencengangkan adalah kasus Henoch Budi Setiawan (alias Ming Ho), pemilik dan direktur CV Alco Timber Irian dan CV Sorong Timber Irian yang berujung di pengadilan setelah perusahaannya terjaring operasi Ditjen Gakkum pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019. Kasus ini berkaitan dengan kepemilikan 81 peti kemas hasil sitaan yang bermuatan kayu merbau ilegal. Kayu merbau merupakan spesies kayu keras bernilai tinggi yang terancam punah.

Pada bulan Oktober 2019, Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda 2,5 miliar rupiah kepada Ming Ho. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jayapura pada bulan Desember 2019.

Akan tetapi, pada bulan Juli 2020, Mahkamah Agung memutuskan mengurangi masa tahanan Ming Ho menjadi dua tahun dan memerintahkan agar kayu ilegal sebanyak 1.963 m3 dikembalikan kepadanya. Kayu ilegal ini bernilai sekitar 23,2 miliar rupiah; jauh lebih besar dari denda yang dikenakan kepada Ming Ho.

Sementara itu, ada lebih dari 50 perusahaan yang masih belum dikenakan sanksi padahal terlibat dalam penjualan kayu merbau yang ditebang secara liar, berdasarkan operasi penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum.

Kaoem Telapak dan EIA telah menanyakan kepada otoritas terkait mengenai penyebab sedikitnya jumlah penuntutan, perusahaan yang masih diperbolehkan memiliki izin operasi, serta putusan pengadilan yang dirahasiakan. Namun hingga saat ini, kami tidak menerima tanggapan yang memuaskan.  

Direktur Eksekutif Kaoem Telapak, Abu Meridian, mengatakan, “Sungguh mengecewakan melihat fakta bahwa Ditjen Gakkum telah melakukan berbagai upaya untuk menindak tegas praktik penjualan kayu ilegal, tetapi pengadilan justru membuyarkan upaya tersebut.”

“KLHK patut mendapatkan apresiasi atas upayanya dalam menghentikan pembalakan liar. Namun penting bagi kita untuk terus melakukan monitoring terhadap ketimpangan hukuman yang terjadi pada sistem peradilan, serta kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia.”

NARAHUBUNG YANG DAPAT DIHUBUNGI MEDIA

David Gritten, Juru Kampanye Hutan Senior EIA, via davidgritten@eia-international.org atau hubungi +44 (0) 7712 269438

Abu Meridian, Direktur Eksekutif Kaoem Telapak, via abu.meridian@kaoemtelapak.org atau hubungi +622518576443

Paul Newman, EIA Press & Communications Officer, via press@eia-international.org atau hubungi +44 (0) 7712 269438

Sarah Rosemery M, Public Outreach Officer Kaoem Telapak, via sarah.megumi@kaoemtelapak.org atau hubungi +622518576443

NEXUS OF WORK:

CAMPAIGN:

ABOUT US

Perkumpulan Kaoem Telapak

About Maklumat Sarongge

Privacy Policy

Terms of Use

OUR SITE

Agenda

Forest Campaign

Palm Oil Campaign

Publication

Podcast

JOIN US

Subcribe

Career

Donation