Donasi

BERJUANG UNTUK KEADILAN EKOLOGI

BERJUANG UNTUK KEADILAN EKOLOGI

berjuang untuk keadilan ekologi

Category: Publikasi

[Jakarta, 26 Juli 2021] Perpanjangan Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau biasa disebut dengan Moratorium Sawit penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Langkah ini dapat memberikan dampak positif berupa dukungan pasar global terhadap produk sawit Indonesia, memicu peningkatan produktivitas lahan, penyelesaian tumpang tindih dan konflik lahan, serta berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim (NDC). Demikian disampaikan oleh Trias Fetra, Program Officer Tata Kelola Sawit Yayasan Madani Berkelanjutan. Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Ambisi terbesar.....
[Jakarta, 6 Juli 2021] Inpres Moratorium Sawit merupakan instrumen penting yang memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menguraikan dan menyelesaikan persoalan tata kelola industri sawit. Buruknya tata kelola industri sawit Indonesia selama ini menjadi hambatan utama bagi terwujudnya industri sawit yang berkelanjutan dan keberterimaan sawit di pasar global. Inpres Moratorium Sawit itu sayangnya akan berakhir pada 19 September 2021. Padahal Inpres tersebut belum tuntas dilaksanakan dan belum sepenuhnya mencapai tujuannya. Namun dampak positif dari pelaksanaan Inpres sudah tampak di beberapa daerah yang memberikan respon positif terhadap pelaksanaan Inpres tersebut. Karena itulah Inpres Moratorium Sawit penting dan mendesak bukan hanya untuk.....
[Jakarta, 6 Juli 2021] Inpres Moratorium Sawit merupakan instrumen penting yang memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menguraikan dan menyelesaikan persoalan tata kelola industri sawit. Buruknya tata kelola industri sawit Indonesia selama ini menjadi hambatan utama bagi terwujudnya industri sawit yang berkelanjutan dan keberterimaan sawit di pasar global. Inpres Moratorium Sawit itu sayangnya akan berakhir pada 19 September 2021. Padahal Inpres tersebut belum tuntas dilaksanakan dan belum sepenuhnya mencapai tujuannya. Namun dampak positif dari pelaksanaan Inpres sudah tampak di beberapa daerah yang memberikan respon positif terhadap pelaksanaan Inpres tersebut. Karena itulah Inpres Moratorium Sawit penting dan mendesak bukan hanya untuk.....
Tak dapat dipungkiri bahwa industri sawit memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2020 lalu BPS mencatat volume ekspor produk sawit mencapai 34 juta ton, selain itu industri ini turut berperan sebagai penyedia lapangankerja,sertatumpuanmatapencaharian jutaan keluarga petani. Meski demikian harus disadari pula, masih banyak persoalan kusut dalam tata kelolanya. Berbagai tantangan yang dihadapi industri ini di antaranya adalah rendahnya tingkat kesejahteraan petani; masih banyaknya kondisi desa di sekitar perkebunan yang masih tertinggal; timpangnya pendapatan pusat dan daerah; rendahnya penyerapan pajak hingga permasalahan ekologi dan tingginya konflik sosial, yang lantas menurunkan daya saing produk sawit di pasar global. Salah satu instrumen.....
Kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil/CSO yang bergerak dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menyampaikan pernyataan bersama kepada Komisi Uni Eropa (UE) terkait hasil sementara (interim findings) dari European Union Timber Regulation (EUTR) and Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Regulation Fitness Check. Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreements (VPA) FLEGT adalah perjanjian bilateral antara UE dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diekspor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. Berdasarkan VPA, negara-negara.....
Sistem peraturan hukum di Indonesia telah gagal dalam menghukum kriminal kehutanan, secara nyata mencederai semangat utama dalam memberantas pembalakan liar dan penggundulan lahan. Kajian terbaru kami Kaoem Telapak dan mitra kami EIA mengungkapkan pengadilan yang dibawa ke meja hijau hanya mampu menjerat segelintir perusahaan dari lebih dari 50 nama perusahaan yang di diuga kuat secara langusng maupun tidak langsung memperdagankan kayu-kayu ilegal......
Indonesia has become a leader in the global fight against illegal logging. In 2001, it hosted a regional conference, which concluded with the Bali Declaration on Forest Law Enforcement and Governance. This helped to make illegal logging an issue of global concern. Indonesia’s efforts to tackle illegal logging therefore pre-dated and influenced the EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Action Plan of 2003, which aims to address illegal logging through both demand and supply side action, including VPAs......
Dalam merespon perkembangan proposal kebijakan uji tuntas Inggris, CSO di Indonesia melakukan serangkaian diskusi untuk merumuskan masukan-masukan dalam proses yang sedang berlangsung tersebut. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam perspekstif Indonesia guna memberikan kebermanfaatan bagi petani sawit kecil mandiri di Indonesia......