Donasi

BERJUANG UNTUK KEADILAN EKOLOGI

BERJUANG UNTUK KEADILAN EKOLOGI

berjuang untuk keadilan ekologi

Category: Publikasi

Keberlakuan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Sawit) telah berakhir di tanggal 19 September 2021 yang lalu. Namun, hingga tulisan ini dibuat, belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai kelanjutan Inpres ini, apakah memang resmi dihentikan atau akan diperpanjang. Beberapa media massa telah mewawancarai dan berusaha mencari keterangan dari pejabat terkait dari Kementerian/Lembaga yang dimandatkan oleh Inpres. Namun, jawaban yang diterima beragam, mulai dari pemberian izin di kawasan hutan bagi sawit akan tetap ditunda sekalipun Inpres telah berakhir,1 maupun Inpres akan di- lanjutkan dengan peraturan turunan.....
Kinipan merupakan salah satu masyarakat adat asli Kalimantan Barat. Eksistensinya kini terancam dengan kehadiran PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML) yang merupakan masyarakat asli disana..Lihat selengkapnya pada lampiran dokumen.....
Dalam Conference Of Parties (COP) ke-26 dimana seluruh pemimpin dunia hadir dalam satu tempat yaitu di Glasgow berdiskusi dan bersepakat untuk dapat menurunkan laju deforestasi hingga tahun 2030. Sejalan dengan itu, dalam konteks Indonesia, deforestasi terbesar disumbang akibat dari perubahan alih fungsi lahan. Sebagaian besar peralahan lahan tersebut diperuntukka untuk perkebunan kelapa sawit. Berbagai upaya perlu diseleraskan salah satunya adanya dengan perpanjangan Moratorium Kelapa Sawit...Selengkapnya lihat lampiran dokumen.....
Koalisi masyarakat sipil yang konsen akan keterbukaan informasi publik terutama dalam hal keterbukaan informasi HGU di Kementerian ATR/BPN sangat menyayangkan atas Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik (BP) Tahun 2021 kepada Kementerian ATR/BPN yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat/KIP. Pihak penyelenggara seharusnya mengetahui seberapa sering Kementerian ATR/BPN dilaporkan publik karena ketertutupan informasi...Selengkapnya lihat lampiran dokumen.....
Deforestation and Deregulation menganalisis dampak dan efektivitas berbagai undang-undang tentang sektor sawit, termasuk Omnibus Law. Walaupun didapati adanya sisi positif, tetapi dalam laporan ini ditemukan juga persoalan dan disimpulkan bahwa masih banyak sekali yang harus dilakukan untuk melindungi hutan Indonesia yang tersisa agar tidak dikonversi menjadi perkebunan tanaman komersial, terutama sawit, dan untuk memantau dampak dari Omnibus Law.....
[Jakarta, 18 September 2021], Kebijakan moratorium sawit akan berakhir dalam hitungan beberapa jam kedepan. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah terkait status kebijakan ini. Sejauh ini kebijakan moratorium belum menunjukkan kemajuan berarti dałam perbaikan tata kelola Sawit di Indonesia. Kami Koalisi Moratorium Sawit yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat sipil yang memiliki perhatian akan kondisi tata kelola sawit Indonesia menilai bahwa kebijakan moratorium sawit penting untuk diperpanjang sekaligus diperkuat dalam berbagai aspek...Selengkapnya lihat lampiran dokumen.....
We, the undersigned, have learned that our colleague, respected forests and rights defender and democracy advocate Kyaw Min Htut has been arrested and detained by the junta in Myanmar. He was arrested under the country’s Anti-Terrorist Act, Article 50, alleging he supported and gave financial help to groups classified as terrorists by the junta. We are demanding the Myanmar military government to immediately release Kyaw Min Htut unharmed and free of all charges. .....
Dalam proses pengembangan program lifescape di Kabupaten Tambraw, Kaoem Telapak dan Samdhana Institute melakukan kunjungan lapangan untuk mengumpulkan sejarah dan/atau kearifan lokal dari masyarakat dalam konteks pertanian berkelanjutan, dan menilai program seperti apa yang dapat meningkatkan penghidupan masyarakat ......
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan membatalkan keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebelum dibatalkan Mahkamah, Penjelasan Pasal 74 menghambat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena membatasi jumlah lembaga yang berhak melakukan penyidikan dalam kasus pencucian uang. Padahal kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang “menghidupkan” kejahatan tindak pidana asal, seperti korupsi, perdagangan orang, narkotika, pembalakan liar, pencurian ikan (illegal fishing) dan berbagai jenis kejahatan lain (terdapat 26 lebih jenis tindak pidana asal pencucian uang). Jika terhadap kejahatan asal tersebut dapat diberi sanksi tindak pidana pencucian uang, maka pelaku kejahatan akan.....
[Jakarta, 26 Juli 2021] Perpanjangan Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau biasa disebut dengan Moratorium Sawit penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Langkah ini dapat memberikan dampak positif berupa dukungan pasar global terhadap produk sawit Indonesia, memicu peningkatan produktivitas lahan, penyelesaian tumpang tindih dan konflik lahan, serta berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim (NDC). Demikian disampaikan oleh Trias Fetra, Program Officer Tata Kelola Sawit Yayasan Madani Berkelanjutan. Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Ambisi.....