Kebakaran Hutan dan Kebijakan Hutan di Era Krisis dan Reformasi Indonesia Memberikan laporan terperinci tentang kerusakan manusia, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi sebagai akibat kebakaran tahun 1997-98 di Indonesia Hampir 10 juta hektar terbakar oleh kebakaran yang melanda wilayah Indonesia pada tahun 1997 dan 1998. Kebakaran tersebut sebagian besar dipicu oleh perusahaan perkebunan dan lainnya yang berkeinginan untuk membuka lahan hutan secepat dan semurah mungkin. Kerusakan ekonomi akibat kerusakan transportasi, kerusakan tanaman dan kayu, penurunan pariwisata, biaya perawatan kesehatan, dan dampak lainnya diperkirakan mencapai $ 10 miliar. Sama buruknya dengan kebakaran itu, mereka hanyalah satu gejala dari bencana yang jauh.....
Pada bulan Agustus 1999 Telapak dan EIA menerbitkan ‘The Final Cut’, melancarkan kampanye dan menyiarkan praktek penebangan liar berskala komersial di Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Gunung Leuser kepada jutaan penonton televisi di Indonesia dan di seluruh dunia. Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal di dunia itu merupakan satu-satunya kawasan lindung bagi orangutan di Kalimantan Tengah. Sepuluh persen dari hutan tropis dunia berada di Indonesia, dan menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati yang unik. Meski demikian, penggundulan hutan yang sistematik demi keuntungan jangka pendek, mempercepat kehancuran lingkungan hidup Indonesia dengan dampak sosial yang dahsyat. Bukti-bukti baru secara gamblang.....
Permasalahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat adat, perusahaan tambang dengan masyarakat adat, perusahaan HTI dengan masyarakat adat dan HPH dengan masyarakat adat menjadi permasalah yang belum dalam diselesaikan di Indonesia. Ekspansi batubara dan sawit telah menjalar ke desa Muara Tae yang terletak di Kabupaten Kutai Barat. Ekspansi tersebut dilakukan dengan alasan pemenuhan kebutuhan energi nasional. Namun, argumen itu kontradiktif dengan kenyataan bahwa lebih dari separuh batubara dan sawit mentah diekspor ke luar negeri dikarenakan harga yang lebih menarik. Sekitar 73.8 persen produksi sawit mentah (crude palm oil) ternyata di ekspor ke luar negeri pada 2009. Di Kutai Barat,.....
Indonesia memiliki sejarah panjang pemberantasan illegal logging di era 1998-2004. Kejadian tersebut sontak mengundang perhatian berbagai pihak ditingkat nasional, regional bahkan dunia internasional untuk penyelamatan hutan Indonesia. Sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola hutan, Pemerintah Indonesia membangun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diberlakukan pada bulan September 2010. Sistem ini bertujuan untuk memastikan agar industri kayu mendapatkan sumber bahan baku dengan cara legal dari sebuah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, yang memenuhi aspek legalitas, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan tata kelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel......
Sebagai wujud dari komitmen untuk ikut berkontribusi aktif dalam mendorong tata kepemerintahan kehutanan yang baik dengan memastikan kredibilitas dan akuntabilitas dari implementasi SVLK maka dibentuklah Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). JPIK merupakan jaringan kerja yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil (NGO), individu maupun kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki fokus dalam pemantauan implementasi SVLK di Indonesia. Dalam kurun waktu 3 tahun, JPIK aktif terlibat dalam monitoring implementasi SVLK. Selain itu, JPIK aktif terlibat dalam memberikan masukan atas revisi aturan SVLK berdasarkan temuan-temuan yang didapat selama kegiatan pemantauan......
Maret 2012, Environmental Investigation Agency (EIA) dan Telapak menyerahkan dokumen bukti kepada beberapa pihak berwenang di Indonesia, membeberkan bagaimana perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah telah melanggar beberapa peraturan tata ruang, akses sumber daya dan pengelolaan lingkungan......
Sebuah perkebunan kelapa sawit yang didanai oleh Norway membayar masyarakat adat Papua pemilik lahan lebih rendah sebanyak $0.65 per hectare atas tanah mereka. Clear-cut Exploitation mengungkapkan rendahnya pembayaran ganti rugi bagi masyarakat adat Moi atas tanah mereka. Bukti menunjukkan berikut kontrak perjanjian dengan masyarakat adat Moi, yang menjelaskan pembayaran hanya $923 untuk 14.2 km2 atas tanah mereka......
Analisis Mata Pencaharian dan Analisis Aktivitas (LA&AA) adalah alat penting dalam Pendekatan Negosiasi (NA) untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM). Mereka mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pengguna air dalam kaitannya dengan orang (rumah tangga) dan kegiatan ekonomi. Hasil LA&AA bertujuan untuk mencerminkan persepsi pengguna air tentang sumber daya air dan pengelolaannya. Melalui LA&AA kita juga bisa memahami apa harapan, pertimbangan dan alternatif masyarakat atas apa yang telah dilakukan pemerintah. Persepsi pengguna air lokal ini diperlukan untuk NA yang bertujuan untuk melibatkan semua pengguna dalam IWRM yang realistis dan berkelanjutan (sebaiknya pada tingkat DAS). Persepsi yang terdokumentasi dengan baik akan.....
Sebuah laporan yang menyebutkan dua gembong kayu yang mengambil keuntungan dari perdagangan internasional yang sangat menguntungkan dari kayu curian. Rogue Traders mengidentifikasi pelaku bisnis Ricky Gunawan dan Hengky Gosal yang merupakan dua pemain kayu utama dalam menyelundupkan kayu Merbau curian. Kami menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi kejahatan terhadap dua nama ini dan melindungi Merbau yang dijamin dalam Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Terancam Punah (CITES)......
Environmental Investigation Agency (EIA), organisasi yang mendedikasikan diri pada investigasi kejahatan lingkungan, khawatir kesepakatan perdagangan bebas antara Amerika Serikat (AS) dan Singapura akan memantik peningkatan luar biasa dalam ekspor kayu ilegal dari Singapura ke AS......
