fbpx

Menu

Tag: Kaoem Telapak

Perempuan adat rentan mengalami stigma dan diskriminasi berlapis. Kontribusi mereka dalam penghidupan komunitas dan perjuangan hak asasi pun kerap tidak mendapat pengakuan yang layak......
Dengan adanya Perda Adat ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan antara MHA dengan pihak pengembang, dan terlebih lagi konflik horizontal antar masyarakat......
Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) punya peran yang besar dalam menghalau praktik pinjam beli bendera. Menurut Zulfikar Adil, perwakilan dari Forum LPVI, peran itu bisa dimulai dari saat audit pertama......
Andrea Schierbaum, Staf Ahli Anggota Parlemen Uni Eropa, saat berdialog dengan Kaoem Telapak dan jaringannya  secara virtual pada 20 Juni 2022, menyebut mulai ada kesadaran bersama dalam Parlemen Uni Eropa untuk menyertakan hak masyarakat adat dalam proposal EUDDR......
Dalam pertemuan Kaoem Telapak dengan tiga Staf Ahli Anggota Parlemen Uni Eropa pada Senin, 20 Juni 2022, terungkap bahwa petani kecil swadaya khawatir dengan definisi Smallholders dalam proposal Europe Union Due Diligence Regulation (EUDDR)......
Kaoem Telapak bertemu dengan tiga Staf Ahli Anggota Parlemen Uni Eropa secara virtual pada Senin 20 Juni 2022. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan ruang pada petani swadaya dan kelompok masyarakat adat untuk memberikan saran terkait proposal uji tuntas atau  disebut juga Europe Union Due Diligence Regulation (EUDDR)......
April 2021 lalu, Bupati Sorong mencabut izin empat perusahaan perkebunan sawit di wilayahnya. Keputusan ini didukung oleh masyarakat adat di Kabupaten Sorong, Papua Barat, yang menganggap sawit adalah acaman bagi hutan mereka. .....
Data milik Auriga Nusantara menyebutkan bahwa dari 2,3 juta hektar luas sawit swadaya, hanya 178 ribu hektar areal lahan yang pada tahun 2000 merupakan hutan alam. Maknanya, 92% sawit swadaya bebas deforestasi. .....
“Sebagai pelaksanaan dari Maklumat Sarongge, kami terus bekerja melanjutkan upaya-upaya membongkar kejahatan hutan dan lingkungan, advokasi kebijakan serta membela dan bekerja bersama petani, nelayan dan masyarakat adat untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan lestari, tata kelola pemerintahan yang baik serta kemandirian, kedaulatan dan martabat dalam aspek ekonomi, politik dan budaya,” kata Minangsari......
Wishnu Tirta menyadari bahwa berbagai praktik destruktif dalam pengelolaan alam masih ditemui. Pembalakan hutan secara liar, pencemaran sungai, jual-beli satwa langka, masih  kerap dijumpai di Indonesia. “Oleh karenanya, konsolidasi anggota perkumpulan untuk bergerak bersama konstituen petani, nelayan, dan masyarakat adat perlu terus didorong,” ujarnya......

SITUS INI MENGGUNAKAN COOKIE

Beberapa cookie ini penting, sementara yang lain membantu kami meningkatkan pengalaman Anda dengan memberikan wawasan tentang bagaimana situs digunakan.

Untuk detail lebih lanjut atau untuk mengubah pilihan persetujuan Anda kapan saja – lihat Kebijakan Privasi dan Cookie kami

Cookie Dasar

Cookie yang diperlukan mengaktifkan fungsionalitas inti. Situs web tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa cookie ini, dan hanya dapat dinonaktifkan dengan mengubah preferensi browser Anda

Cookie analitik membantu kami meningkatkan situs web kami dengan mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang penggunaannya