Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) yang selama ini mengikuti proses penguatan ISPO menilai draf Peraturan Presiden mengenai sertifikasi ISPO tidak memadai untuk membenahi tata kelola kelapa sawit, penyelamatan lingkungan dan pemenuhan HAM serta keberterimaan pasar. Sudah selayaknya Pemerintah segera memperbaiki proses dan membenahi substansi draf Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi ISPO sebelum disahkan untuk memperkuat industri sawit nasional.

Proses penguatan sistem sertifikasin ISPO yang telah bergulir sejak tahun 2016 semula dimaksudkan untuk mendorong perbaikan menyeluruh terhadap sistem sertifikasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 tersebut, yang dinilai tidak berdampak terhadap kualitas tata kelola industri sawit. Selain itu, penguatan ISPO juga ditujukan untuk membenahi tata kelola industri perkebunan sawit dan sekaligus memberikan solusi serta insentif atas persoalan yang dihadapi petani sawit swadaya yang belum tersentuh oleh kebijakan Pemerintah. Sistem sertifikasi tersebut kini akan diatur melalui Peraturan Presiden dan akan diterapkan secara mandatori terhadap semua usaha perkebunan kelapa sawit. Hasil penguatan ISPO diharapkan berdampak pada menguatnya keberterimaan dan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar global….lihat lampiran dokumen