Mahkamah Konstitusi telah memutuskan membatalkan keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebelum dibatalkan Mahkamah, Penjelasan Pasal 74 menghambat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena membatasi jumlah lembaga yang berhak melakukan penyidikan dalam kasus pencucian uang.

Padahal kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang “menghidupkan” kejahatan tindak pidana asal, seperti korupsi, perdagangan orang, narkotika, pembalakan liar, pencurian ikan (illegal fishing) dan berbagai jenis kejahatan lain (terdapat 26 lebih jenis tindak pidana asal pencucian uang). Jika terhadap kejahatan asal tersebut dapat diberi sanksi tindak pidana pencucian uang, maka pelaku kejahatan akan mudah “dimiskinkan” sehingga pelaku kejahatan tidak tumbuh dan menjadi besar…Selengkapnya lihat lampiran dokumen…lihat lampiran dokumen