Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, yang terdiri dari 45 organisasi termasuk LSM, serikat petani dan buruh perkebunan, organisasi Masyarakat Adat, komunitas lokal, serta perwakilan perempuan dan pemuda, telah meluncurkan sebuah Kertas Posisi Bersama mengenai tolok ukur Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

EUDR merupakan inisiatif penting dari negara-negara konsumen yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi global dan mempromosikan produksi komoditas yang berkelanjutan. Komoditas yang tercakup dalam peraturan ini meliputi kayu, minyak kelapa sawit, kakao, kopi, kedelai, karet, daging sapi, dan beberapa produk turunannya. Peraturan ini mengharuskan produk yang masuk atau keluar dari Uni Eropa untuk: 1) bebas dari deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020; 2) diproduksi sesuai dengan peraturan negara produsen; dan 3) disertai dengan pernyataan uji tuntas.

Saat ini, legislatif Uni Eropa sedang menegosiasikan penundaan selama 12 bulan untuk implementasi penuh EUDR. Implementasi yang semula direncanakan pada 30 Desember 2024 akan ditunda hingga 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar dan 30 Juni 2026 untuk usaha mikro dan kecil. Indonesia, yang terkena dampak EUDR melalui lima komoditas-kayu, kelapa sawit, kakao, kopi, dan karet-telah mulai mengambil langkah-langkah persiapan untuk memenuhi persyaratan EUDR.
…lihat lampiran dokumen