Pada September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Bagi beberapa pihak, kebijakan ini dipandang sebagai momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia.

Inpres No. 8 Tahun 2018 mengamanatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian melaporkan perkembangan dan capaian tiap 6 bulan kepad Presiden atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri Sawit Watch Madani Berkelanjutan, ICEL, ELSAM, Kaoem Telapak, JPIK, Greenpeace Indonesia, FWI, Kemitraan, SPKS, Pusaka dan KPSHK telah menyusun sebuah laporan yang bertajuk “Shadow Report : Kemana Arah Implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 Berjalan?”. Laporan ini disiapkan untuk memotret dan mendokumentasikan serta memberikan analisis singkat berkenaan dengan perkembangan dan capaian per semester pertama dari implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018.
…lihat lampiran dokumen