fbpx

Menu

Mendorong Percepatan Perda Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat

Oleh : Ramadhana Abdul Halim

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, telah melahirkan Perda No. 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kemudian disusul dengan Perda No. 14 Tahun 2017 tentang Status dan Wilayah Adat.

Lamin Mancong (rumah panjang) tua yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya
di Kampong Mancong, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur

Dengan adanya Perda Adat ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan antara MHA dengan pihak pengembang dan terlebih lagi konflik horizontal antar masyarakat. Bila hal ini segera tercapai maka akan mendorong terbangunnya iklim usaha yang kondusif dan tumbuhnya investasi di Kubar.

Akan tetapi, adanya Panitia Pelaksanaan Pembentukan MHA yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi ini baru ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2022 melalui Keputusan Bupati Kutai Barat  No. 411.189.1/K 387/2022. Keterlambatan seperti ini diharapkan jangan sampai terus berlarut-larut. Ada peluang besar di mana kesemuanya bisa dilakukan secara cepat dan mudah, mengingat karakteristik dan tipologi MHA di Kutai Barat memiliki banyak kesamaan. Kesemuanya bisa dirangkum dalam satu format Perda secara bersama-sama. Seperti pengalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, di mana dalam satu Perda Adat-nya No. 08 Tahun 2015 bisa mengukuhkan 522 Desa Adat sekaligus. Di Kabupaten Kutai Barat, telah diidentifikasi, ada 190 Kampong Adat yang bisa didorong secara serentak dan bersama sama. Bila hal ini bisa dilakukan, maka akan menghemat waktu dan biaya.

Tim Kaoem Telapak; Johanes Jenito (kiri), Ramadhana Abdul Halim (tengah) bertemu dengan
Lorensius Itang, S.E., Sekretaris Camat, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat

Kaoem Telapak telah bertemu dengan Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong, yang merupakan dapur untuk memproses pelaksanaan dari kebijakan ini. Kemudian bertemu dengan Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat. Serta dilanjutkan pertemuan dengan anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang sudah mempersiapkan usulan untuk Perda Adat dan Pengurus AMAN Kabupaten Kubar. Dua hari sebelumnya juga telah bertemu dengan Ketua Adat Kampong Muara Tae, Sekretaris Petinggi Kampong Muara Tae, Ketua Adat Kecamatan Jempang dan Sekretaris Camat, Kecamatan Jempang. Pertemuan ini dalam rangka menggalang dukungan para pihak untuk saling berkontribusi sesuai keahlian dan tupoksi masing-masing.

Bagikan
Kategori

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Dengan mendaftarkan email ini, anda setuju untuk menerima seputar berita, tawaran, dan informasi dari Kaoem Telapak. Klik disini untuk mengunjungi Kebijakan Privasi Kami. Tautan untuk berhenti menerima pemberitahuan disedeiakan pada setiap email.

SITUS INI MENGGUNAKAN COOKIE

Beberapa cookie ini penting, sementara yang lain membantu kami meningkatkan pengalaman Anda dengan memberikan wawasan tentang bagaimana situs digunakan.

Untuk detail lebih lanjut atau untuk mengubah pilihan persetujuan Anda kapan saja – lihat Kebijakan Privasi dan Cookie kami

Cookie Dasar

Cookie yang diperlukan mengaktifkan fungsionalitas inti. Situs web tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa cookie ini, dan hanya dapat dinonaktifkan dengan mengubah preferensi browser Anda

Cookie analitik membantu kami meningkatkan situs web kami dengan mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang penggunaannya